Breaking News:

Berita Lubuklinggau

Pembangunan Embung Wisata Buatan di Lubuklinggau Ditolak Warga, Alat Berat Tak Bisa Masuk

Warga penggarap lahan menolak relokasi lahan Pembangunan embung untuk wisata buatan di kawasan wisata terpadu Kota Lubuklinggau

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EKO
Akses jalan menuju objek wisata terpadu danau buatan Kota Lubuklinggau Sumsel di Kelurahan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU --Pembangunan embung untuk wisata buatan di kawasan wisata terpadu Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel) terhambat.

Tujuh orang warga penggarap lahan di Kelurahan Petanang Ilir dan Petanang Ulu, Kecamatan Lubuklinggau Utara I menolak relokasi lahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

Sekretaris PUPR Kota Lubuklinggau, Ikhwan menyampaikan pihaknya tetap berpegangan pada konsesi dari PT Cikencreng sesuai putusan pengadilan bahwa embung itu milik pemerintah Kota Lubuklinggau.

"Masalah embung belum ada keputusan dan masih belum ada penyelesaian hingga sekarang, saat ini tengah diupayakan," ungkapnya pada Tribunsumsel.com, Jumat (22/10/2021).

Padahal beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan titik nol tanda pengerjaan dimulai, namun saat alat berat mau masuk melakukan pengerjaan tidak bisa karena ada penolakan warga.

"Sementara dari pihak provinsi selalu menanyakan itu, karena pembangunan embung itu merupakan bantuan gubernur, kalau tidak jadi, bantuan gubernur ini bisa ditarik lagi," ujarnya.

Bahkan bantuan gubernur itu bila tidak terealisasikan selain akan ditarik kembali, untuk tahun selanjutnya anggaran itu akan di coret dan kemungkinan akan dialihkan ke daerah lain.

"Untuk tahap awal ini besarnya, Rp 4 Miliar dan untuk tahun selanjutnya 10 miliar, bila tidak jadi bisa saja dibatalkan karena masalah lahan ini belum selesai," ungkapnya.

Pada awalnya Pemkot Lubuklinggau sudah mengupayakan kepada warga yang terdampak untuk direlokasi dengan menyediakan tanah sesuai luasan yang di garap.

"Tapi warga menolak dan tetap minta ganti rugi, masalahnya apabila lahan itu milik kita ada orang yang menggarap apakah kita mau ganti rugi, kemarin ada wacana ganti rugi kami siap hitung kemarin tapi pendataan dahulu. Ketika kita rapatkan dengan penegak hukum tidak solusinya," paparnya.

Baca juga: Viral Emak-emak di Lubuklinggau Datangi Sekolah Sambil Marah-marah, Ternyata Ini Sebabnya

Sekarang pihaknya merasa dilema satu sisi ada klaim dari masyarakat yang meminta tanam tumbuh dilakukan ganti rugi, sementara satu sisi tidak ada payung hukum mengatur masalah itu.

"Pada prosesnya di lapangan ganti rugi ini sangat riskan di mata hukum. Legalitas kita melakukan ganti rugi itu belum ada sampai sejauh ini. Pergub yang katanya bisa digunakan sebagai dasar itu juga tidak bisa, karena hanya untuk lahan rakyat bersertifikat, sementara itu lahan pemerintah kok ganti rugi," ujarnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved