Breaking News:

Berita Prabumulih

84 Kendaraan Dinas Pemkot Prabumulih Menunggak Pajak, Ada yang Sejak 2001

Kepala Kantor UPTB Samsat Prabumulih, Ariswan Naromin SE MM menyampaikan puluhan kendaraan Pemkot Prabumulih menunggak Pajak.

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Kepala Kantor UPTB Samsat Prabumulih, Ariswan Naromin SE MM menyampaikan puluhan kendaraan Pemkot Prabumulih menunggak Pajak. 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Sebanyak 84 unit kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih yang dibawa pegawai negeri sipil (PNS) menunggak pajak.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor UPTB Samsat Prabumulih, Ariswan Naromin SE MM ketika diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, pada Kamis (21/10/2021).

"Ada sebanyak 84 kendaraan dinas yang belum bayar pajak, itu berdasarkan data yang ada di kita," ungkap Ariswan.

Ariswan menuturkan, dari 84 unit kendaraan yang menunggak tersebut didominasi kendaraan roda dua (motor) yaitu sebanyak 71 unit dan kendaraan roda empat (mobil) sebanyak 13 unit.

"Untuk total uang tunggakan pajak dari 84 kendaraan itu tidak terlalu besar yakni hanya Rp 17 juta," jelasnya.

Namun kata Ariswan, tidak mengetahui apa penyebab tidak dibayarnya pajak kendaraan dinas tersebut dan pihaknya terus melakukan sosialisasi serta imbauan agar pajak dibayar.

"Tidak tahu apa penyebabnya, apakah kendaraan tersebut sudah tidak terpakai lagi karena rusak berat atau kendaraan sudah dilelang tapi belum dibalik namakan atau karena kelalaian, kita tidak tahu karena tidak ada laporannya," bebernya.

Disinggung berapa lama rata-rata tunggakan kendaraan dinas itu, pria yang lama bertugas di Pemkab OKU Timur itu mengaku bervariasi mulai dari belasan tahun hingga hitungan bulan.

"Bahkan ada yang menunggak sejak 2013, ada yang menunggak sejak 2017 dan parahnya lagi bahkan ada yang menunggak sejak 2001. Tapi kalau mobil, rata-rata keterlambatan bayar saja kebanyakan tahun inilah mati pajaknya," bebernya.

Baca juga: Hindari Motor Ditarik Leasing, Wanita di Prabumulih Nekat Buat Laporan Palsu Dirampok

Ariswan mengimbau kepada dinas terkait yang mengurus persoalan pajak kendaraan dinas dilingkungan Pemkot Prabumulih untuk melakukan pendataan dan segera melakukan pembayaran pajak.

"Hendaknya didata dulu semua apakah masih ada dan benar tidak kendaraannya masih beroperasional atau sudah tidak terpakai. Jika memang masih terpakai, baiknya segera dilakukan pembayaran mumpung sekarang ada program penghapusan denda pajak," tambahnya

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved