Breaking News:

Berita Lahat

Masalah Debu Angkutan Batubara di Lahat, Ini Poin Kesepakatannya

Perusahaan pemilik IUP tambang batubara di Merapi Lahat, dan Asosiasi Perkumpulan Hauling Batubara Lahat akhirnya menyetujui enam point kesepakatan.

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho menyatakan ada enam point kesepakatan terkait polusi debu angkutan batu bara selama ini. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho mengatakan, perusahaan pemilik IUP tambang batubara di Merapi Kabupaten Lahat, dan Asosiasi Perkumpulan Hauling Batubara Lahat akhirnya menyetujui enam point kesepakatan terkait polusi debu angkutan batu bara selama ini.

Menurut Ridho, terkait realisasi kesepakatan yang dtelah disetujui perusahaan batubara dan angkutan batubara tersebut sudah ada pertemuan antara perusahaan batubara dan angkutan barubara dengan sesama pengusaha lalu ditindaklanjuti di masyarakat , pemerintah desa dan pemerintah setempat sepanjang yang dilewati angkutan batubara.

"Sudah ada solusi bentuk untuk masyarakat terus yang keluhan debu sudah disikat, kerok dan dikumpul pakai karung. Itu mungkin jelas mengurangilah karena selama ini barubara bak pengangkutannya tidak ditutup, ini kan kita minta ditutup rapat yang terbangan tumpahan batubara di jalan itu , itulah yang sudah diambil dan dikarungi," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho, Selasa (12/10/2021).

Jadi menurut politisi Partai Demokrat ini tingkat pencemaran udara di Merapi , Lahat kini sudah turun.

Baca juga: Satpol PP OI Minta PKL di Jalintim Indralaya Tertib Dirikan Lapak Dagangan, Tenggat 20 Oktober

Mengenai rapat evaluasi , Ridho mengaku akan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Sumsel, Dinas ESDM Sumsel dan Dinas Perhubungan Sumsel .

"Karena secara teknis, pihak-pihak perusahaan itu khan berkoodinasinya dengan dinas khan tidak dengan kami khan tapi dari laporan yang kami minta info itu dari dinas,” ucapnya.

Apalagi menurutnya kewenangan batubara termasuk galian C izin dan pengawasannya ada di pemerintah pusat.

"Minimal walaupun kewenangan pusat tapi pusat itu kan kalau mau mengurusi 34 provinsi, kapan bisa menghandlenya , mungkin sebagai mana yang pernah kami usulkan , ada kewenangan-kewenangan pusat itu yang dimandatkan melalui provinsi untuk tanggap darurat atau tanggap cepat terhadap persoalan-persoalan," pungkasnya.

Baca berita lainnya langsung dari google  news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved