Breaking News:

Berita PALI

DPMD PALI Ingatkan Penggunaan Dana Bantuan Gubernur untuk Desa Persiapan

Kepala DPMD PALI, A Gani meminta Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Persiapan dapat menggunakan bantuan Gubernur dengan tepat.

SRIPOKU/REIGAN
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) A Gani Akhmad 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI -- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) A Gani Akhmad menginginkan kepada seluruh Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Persiapan yang ada di Bumi Serepat Serasan untuk menggunakan Bantuan Gubernur (BanGub) tepat sasaran.

Diketahui, sebanyak 26 Desa Persiapan di Kabupaten PALI yang telah mendapatkan Bantuan Gubernur (BanGub) sebesar Rp 100 juta per desa agar menggunakan bantuan tersebut semaksimal mungkin untuk membangun desanya. 

Kepala DPMD PALI, A Gani berkata bahwa BanGub tersebut sudah ada peruntukannya sesuai apa yang disampaikan Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru saat penyerahan bantuan tersebut pada Jum'at (8/10/21) lalu di Griya Agung. 

Dijelaskan, ada tujuh poin peruntukan BanGub yang harus dipertanggungjawabkan, yakni untuk operasional PKK, ke dua untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga. 

Kemudian, ketiga untuk operasional dan kegiatan posyandu. Ke empat operasional kepala desa dan perangkatnya. 

Lalu, ke lima pengadaan kendaraan roda dua yang ke enam sarana prasarana kantor desa, dan ke tujuh untuk alat tulis kantor juga pelaporan.

"Tujuh poin itu harus dilaksanakan dan tepat dalam penggunaan. Jangan sampai tidak dijalankan karena BanGub ini harus jelas pertanggungjawabannya," ujar A Gani, Minggu (10/10/2021)

Disebutkan A Gani bahwa di PALI ada 26 desa persiapan yang menerima bantuan itu dan pihaknya akan mengawasi penggunaannya. 

"Saat penyerahan bantuan, pak Gubernur menekankan agar BanGub harus terlihat dampak positifnya bagi kemajuan desa. Apabila tidak ada dampaknya maka Gubernur tidak akan mengucurkan kembali bantuan itu terhadap desa bersangkutan," katanya.

A Gani juga menjelaskan bahwa desa persiapan telah mendapatkan registrasi tingkat provinsi sebagai kebijakan gubernur karena desa persiapan belum bisa definitif karena pemerintah pusat masih memberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014. 

Dimana hampir seluruh desa persiapan berdasarkan undang-undang itu belum ada yang memenuhi syarat. 

"Gubernur kita akan berupaya menjadikan desa persiapan di PALI dan yang ada di provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah keseluruhan ada 70 desa hingga ada amandemen atau perubahan pasal pada UU no 6 tahun 2014." Katanya.

"Artinya masih ada kesempatan desa-desa persiapan untuk memperbaiki dan melengkapi syarat menjadi desa definitif," sambungnya.

Baca juga: Polres Sebut Dua Daerah Dinilai Rawan Konflik Pilkades Serentak PALI 2021

Untuk menggenjot pembangunan pada desa persiapan, A Gani mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan mengikutsertakan desa persiapan dalam lomba desa tahun 2022.

"Kami mengajak kepala desa persiapan untuk berlomba mengembangkan potensi di desanya masing-masing dan ciptakan inovasi agar desa persiapan cepat mandiri dan masyarakatnya sejahtera sehingga ketika ada perlombaan, desa persiapan ada yang bisa ditunjukkan," ujarnya (SP/REIGAN)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved