Breaking News:

Berita Muratara

Polisi Dalami Keterlibatan Oknum Kades Dibalik Tambang Emas Ilegal di Muratara

Penambang Emas yang ditangkap Polisi di kawasan Kecamatan Karang Jaya mengaku telah memberikan setoran kepada oknum Kades terkait kegiatannya

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Polisi tengah mendalami keterlibatan Oknum kepala desa (Kades) di balik penambangan emas ilegal yang menyebabkan sungai keruh di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). 

Pasalnya, menurut pengakuan tersangka yang baru saja tertangkap dalam penggerebekan baru-baru ini mengungkapkan bahwa kegiatan mereka sudah diketahui Kades setempat. 

Bahkan diakuinya juga telah memberikan setoran kepada oknum Kades sebesar Rp500 ribu per bulan selama tiga bulan menambang. 

"Soal (setoran ke Kades) itu akan kita dalami lagi, masuk desa mana, yang jelas dalam wilayah Kecamatan Karang Jaya," kata Kasat Reskrim Polres Musi Rawas Utara, AKP Dedi Rahmad Hidayat, Jumat (8/10/2021).

Camat Karang Jaya, Fuad mengatakan baru mengetahui informasi terkait dugaan ada setoran dari penambang emas ilegal kepada pemerintah desa. 

Menurut Fuad, dirinya juga baru menduduki jabatan sebagai Camat Karang Jaya sehingga belum mempelajari lebih dalam masalah tambang emas rakyat tersebut.

"Kami dari pihak kecamatan belum tahu itu, kami baru tahu dari teman-teman wartawan inilah. Kebetulan saya juga baru duduk di (jabatan) ini, nanti saya pelajari lagi," katanya. 

Fuad memang berencana akan turun ke setiap desa guna sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan emas secara ilegal. 

Menurut dia, aktivitas penambangan emas liar tersebut memang sudah sangat meresahkan masyarakat karena menyebabkan air sungai menjadi keruh.

"Kami nanti akan mengingatkan ke desa-desa agar tidak ada penambangan ilegal karena sangat meresahkan masyarakat terutama yang tinggal di bantaran sungai bagian hilir," ujarnya. 

Baca juga: Pegawai Lapas Kelas III Surulangun Rawas Muratara Belajar Cegah dan Tanggulangi Kebakaran

Terkait dugaan ada setoran dari penambang emas ilegal kepada pemerintah desa, Fuad menyerahkan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Kalau memang itu benar-benar ada, dan melanggar hukum silakan aparat penegak hukum bertindak," katanya. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved