Breaking News:

Berita Musirawas

Masyarakat Berhak Tahu Kegiatan yang Berkaitan dengan Publik

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Mura, H Aidil Rusman mengatakan lembaga publik harus paham informasi yang boleh dibuka ke publik.

Editor: Vanda Rosetiati
SRIPO/AHMAD FAROZI
Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menggelar kegiatan sosialisasi dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) untuk OPD yang digelar di Hotel Dewinda Kota Lubuklinggau, Kamis (30/9/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUSIRAWAS - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Rawas, H Aidil Rusman mengatakan, sosialisasi dan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) sangat penting dan bermanfaat. Karena lembaga publik dapat lebih mengerti mengenai informasi publik yang mana mesti dibuka dan yang dikecualikan.

"Memang informasi publik banyak dibutuhkan masyarakat. Masyarakat berhak dan wajib tahu tentang kegiatan yang bersangkutan dengan publik. Dengan demikian dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan," kata Aidil Rusman, usai membuka acara Sosialisasi dan Penyusunan Daftar Informasi Publik untuk OPD yang digelar Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas di Hotel Dewinda Lubuklinggau, Kamis (30/9/2021).

Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Musi Rawas, H Bambang Hermanto mengatakan, kegiatan sosialisasi dan penyusunan DIP dilaksanakan untuk memberi pemahaman terhadap OPD dilingkungan Pemkab Musi Rawas tentang Informasi publik dan Menyusun Daftar Informasi Publik.

"Dengan adanya pemahaman ini, OPD bisa dengan lebih optimal dalam melayani permintaan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan publik. Tentunya dalam pelayanan secara berjenjang dari PPID Pembantu yang berada di OPD dan PPID Utama Pemkab Musi Rawas," kata Bambang Hermanto.

Dikatakan, melalui OPD terkait dapat menyosialisasikan tentang Informasi publik kepada masyarakat. Terutama PPID Pembantu dan operator di kecamatan dapat menyampaikan ke pemerintah desa. "Kedepan memang perlu PPID juga di pemerintah desa, berkaitan dengan regulasi akan segera dibentuk. Termasuk sekolah karena merupakan badan publik yang mengelola anggaran negara. Diupayakan pembentukan tahun depan," ujarnya.

Terkait informasi publik kata Bambang Hermanto, bukan hanya badan publik yang memahami. Namun juga masyarakat atau pemohon informasi publik juga harus paham. "Harus sama-sama mengerti dan paham dengan hal-hal yang berlkaitan dengan informasi publik. Supaya tidak salah persepsi dan sebenarnya tidak perlu hingga terjadi sengketa informasi," katanya. (sp/ahmad farozi)

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved