Breaking News:

Berita Palembang

BEM SI Tuntut Ketua KPK Firli Mundur, Pengamat Politik ForDes Bagindo Togar Ungkap Begini

Aksi BEM SI yang menuntut Ketua KPK Filri Bahuri mundur menurut pengamat politik dari ForDes Bagindo Togar adalah bentuk kritis mahasiswa.

TRIBUN SUMSEL/ARIF BASUKI ROHEKAN
Pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar mengomentari aksi BEM SI yang menuntut Ketua KPK Filri Bahuri mundur merupakan bentuk kritis mahasiswa. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Aksi Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar demonstrasi di area Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (27/9/2021) siang, dan salah satunya menuntut ketua KPK Filri Bahuri mundur merupakan sikap kritis mahasiswa.

Menurut pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar, adanya sikap mahasiswa itu bentuk kritis mahasiswa dalam keberpihakan pada permasalahan sosial politik telah menjadi stamp, brand juga power identitas mereka.

"Di negeri ini disetiap era perubahan politik, peran mahasiswa kita sangat penting. Seperti yang baru saja berlansung beberapa hari yang lalu ratusan hingga ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia yang menyoroti kinerja KPK, terkhusus tentang dukungan sosial, moral bagi personal pegawai KPK yang tak lolos test ASN, yang akhirnya diberhentikan sebagai pegawai KPK," kata Bagindo, Selasa (28/9/2021).

Dimana diterangkan Bagindo, terdapat beragam rumor juga issue publik, akibat kisruh yang menimpa beberapa pegawai dilembaga adhoc, yang bekosentrasi pada upaya pemberantasan korupsi.

"Tetapi aksi kemarin, terkesan ada muatan personal terhadap Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Yang mana meminta beliau diberhentikan, serta akan digadang pulang kembali ke daerah asal Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Saya kurang bijak dan kurang pantas, qpalagi Beliau merupakan salah satu putra terbaik daerah ini dan terpilih menjadi anggota serta Ketua KPK, melalui mekanisme yang diatur berdasarkan regulasi maupun undang- undang yang ada," jelasnya.

Ditambahkan mantan ketua Ikatan Alumni Fisif Unsri ini, lebih efektif bila mahasiswa tersebut menyoal Kerja kolektif lembaga ini. Dimana semua program berikut implementasinya selalu mengacu pada prinsip prinsip kolektif kolegial dari semua para Komisioner KPK.

"Disarankan, bilapun para mahasiswa dibutuhkan untuk menyoroti exidtensi lembaga ini, sejatinya juga memahami lebih komprehensif secara faktual , objektif serta didukung oleh bukti-bukti yang valid terkait equitas fungsi utama organ pemerintah pemberantas praktek korupsi. Walau tidak mudah bagi para Mahasiswa, akan tetapi kelak berpengaruh untuk capaian yang diharapkan atas aksi atau demo yang ada," ucapnya.

Selain itu, perlu juga dipahami bersama, KPK itu secara filosofis, legal formal juga kelembagaan dibentuk untuk mengeliminasi praktek, perilaku ataupun sikap tindak koruptif dari penyelenggaraan negara, (Hukum). Yang saat ini KPK tengah bergeser keranah Pencegahan, bukan penangkapan, sedangkan Kejagung dan Polri yang dikedepankan untuk penangkapan.

"Jadi, KPK dituntut untuk fokus profesional dibidang penegakan hukum, terkhusus pada instrumen pencegahan, sekali lagi bukan domain politik. Artinya, segala muatan, interest, agenda dan manuver politik, dan mahasiswa tetap ware dan peka," tukasnya.

Baca juga: Viral Kasus Dugaan Pelecehan Oknum Dosen ke Mahasiswi Unsri, Pihak Kampus Bungkam

Sebelumnya, mahasiswa yang berasal dari sejumlah wilayah itu menolak pemecatan 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved