Breaking News:

Berita Palembang

Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Pengamat Politik Unsri: Jangan Jadi Hambalang Jilid Dua

Pengamat politik Unsri Alfitri menyatakan Gubernur Sumsel Herman Deru harus bersikap bijak terhadap lanjutan pembangunan Masjid Sriwijaya

Tribunsumsel.com
Kondisi terkini Masjid Sriwijaya yang pembangunannya terhenti, Kamis (23/9/2021) 

TRIBUN SUMSEL. COM, PALEMBANG, --Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Alfitri menyatakan Gubernur Sumsel Herman Deru selaku kepala daerah harus bersikap bijak terhadap lanjutan pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang, yang saat ini terhenti karena dalam proses hukum. 

Ia pun berharap proyek yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 130 milyar tersebut tidak menjadi Hambalang di Bogor, Jawa Barat jilid kedua. 

Dimana proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor Jawa Barat yang dipusatkan sebagai tempat pemusatan latihan atlet-atlet elite Indonesia setelah mangkrak bertahun-tahun.

Megaproyek Hambalang dicetuskan sejak 2003 ketika Kemenpora masih berbentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Olahraga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Proyek Hambalang dilatarbelakangi kebutuhan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga berkualitas.

Selama perjalan waktu, proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun diluas lahan 32 hektar, dan hasil audit BPK RI menemukan kerugian sekitar Rp 705 miliar.

"Memang, jika sudah ranah politik banyak penafsiran, jika itu dilanjutkan persepsi publik projek bermasalah, dan saya kira jangan sampailah (jadi Hambalang) karena itu sudah investasi, " Kata Alfitri, Jumat (24/9/2021). 

Hal kedua diungkapkan Alfitri, Gubernur Sumsel Herman Deru harus bijak dalam menyikapi kelanjutan rumah ibadah bagi umat Islam tersebut, sehingga nantinya bisa difungsikan untuk beribadah.

"Karena itu tuntutan umat sebenarnya pembangunan itu, tidak turun tiba- tiba ide itu dari tokoh Sumsel di Jakarta, memang waktu masanya jadi niat yang tulus untuk provinsi Sumsel. Tapi dalam perjalanannya ada kasus seperti ini baiknya ada sikap bijak dari gubernur, bahwa paling tidak menjenihkan karena itu peruntukkan untuk rumah ibadah, yang sumber dananya tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat dan sebagainya, sehingga kita harus bisa mengedepankan pemikiran kenegarawan," ucapnya.

Selaku akademisi, Alfitri menilai langkah bijak yang dilakukan orang nomor satu di Sumsel itu, melakukan rembukan juga dengan DPRD setempat untuk langkah selanjutnya bagaimana ini.

"Mengingat idenya pembangunan Masjid itu banyak orang dan juga butuh kajian mendalam, sehingga gubernur lebih aman karena dianggap sebagai figur yang mengayomi, jangan memutukan sendiri," tandasnya.

Terpisah, Pemerhati politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) Bagindo Togar mengungkapkan, jika adanya kasus korupsi Masjid Sriwijaya yang menjerat mantan pejabat tinggi di Sumsel tersebut merupakam hal tragis, dan semua pihak harus realistis, bila pembangunan Masjid Sriwijaya harus dihentikan. 

"Dengan terlebih dahulu melakukan kajian akademik yang komprehensif, serta mendengar beragam masukan dari beragam tokoh masyarakat juga para ulama besar asal provinsi ini. Intinya jangan terburu buru, memutuskan sesuatu yang telah menjadi issue publik didaerah ini. Apalagi menyangkut domain relijius spritual masyarakat, dibutuhkan juga kehati hatian," ungkapnya.

Baca juga: Pembangunan Masjid Sriwijaya Diahlikan, Ini Pendapat Ahli Hukum Muhammadiyah Palembang

Disisi lain Bagindo melanjutkan, untuk membiarkan dahulu proses hukum terkait kasus ini berjalan, hingga berkeputusan tetap, supaya semakin jelas kemana saja aliran dana pembangunan Masjid itu mengalir, dan apa saja menjadi hambatan , prosedural, aspek legal, anggaran maupun teknikalnya, yang mengakibatkan mangkraknya pembangunan Masjid ,yang diharapkan mampu menjadi monumen membanggakan warga daerah Sumsel. 

"Semua prihal diatas sangat pantas diungkap dan dipublikasikan, sehingga akan  jadi pembelajaran penting  bagi pejabat pemerintahan, para pihak terkait serta masyarkat tatkala mengambil keputusan yang mengandalkan sumber sumber pembiayaan dari alokasi atau dana hibah dari pemerintah," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved