Breaking News:

Berita Palembang

Jadi Masalah Setiap Tahun, Forum DAS Sumsel Siapkan Kurikulum untuk Anak SD

Ketua Forum DAS Sumsel Dr Syafrul Yunardi S.Hut, ME, diharapkan penerapan kurikulum tersebut bisa dilakukan pada 2023 mendatang

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Ketua Forum DAS Sumsel Dr Syafrul Yunardi S.Hut, ME saat membuka Lokalarya peningkatan kapasitas dan pangarusutamaan kurikulum pendidikan lingkungan sebagai materi muatan lokal di Banyuasin, yang dilaksanakan di Beston Hotel Palembang, Kamis (23/9/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Sebagai upaya meminimalisir kerusakan lingkungan khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan gambut yang ada selama ini, khususnya di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI), maka diperlukan pemahaman kepada masyarakat luas.

Sesuai arahan Gubernur Sumsel Herman Deru sebelumnya, yang berencana akan memasukan materi lahan gambut sebagai kurikulum muatan lokal di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Langkah ini sebagai upaya agar generasi muda mendatang memiliki pemahaman yang benar akan manfaat lahan gambut dan DAS sebagai salah satunya dapat dijadikan salah satu sektor untuk ketahanan pangan.

Menurut Ketua Forum DAS Sumsel Dr Syafrul Yunardi S.Hut, ME, diharapkan penerapan kurikulum tersebut bisa dilakukan pada 2023 mendatang, setelah dilakukan penyusunan bahan pengajaran.

"Langkah awal kita dengan Pemkab Banyuasin, untuk mendorong isu gambut dan DAS ini menjadi isu bersama, dan dampak dari pengolahan yang tidak baik dari pemanfaatan DAS dan gambut ini akan dirasaskan jika kita salah merapkan dan mengelolahnya," kata Syahrul disela- sela Lokalarya peningkatan kapasitas dan pangarusutamaan kurikulum pendidikan lingkungan sebagai materi muatan lokal di Banyuasin, yang dilaksanakan di Beston Hotel Palembang, Kamis (23/9/2021).

Menurut Syahrul didampingi Ketua Bidang Hukum advokasi dan mediasi Masrun Zawawi, untuk  itu diperlukan pencegahan salah satunya dibidang pendidikan dengan memberikan pemahan yang benar, kemudin pengetahuan yang tepat kepada anak- anak diusia dini, atau anak didik usia dini.

"Maka ini akan membentuk pola pikir mereka dan membuat mereka lebih peduli dan pro aktif, terhadap melindungi gambut dan mengelolah DAS dengan baik. Sebagai, contoh tidak membuang sampah dialiran sugai yang saat ini kita rasakan, menjadi banjir di Palembang yang selama ini jadi problem yang sesungguh itu bagian aliran sungai," bebernya.

Dengan forum yang berisikan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat sipil, pihaknya ingin mencari solusi untuk isu dan topik terkait sumber daya alam berupa gambut menjadi muatan lokal yang sesuai dengan kondisi di Banyuasin untuk bisa jadi ketahanan pangan.

"Ini inisiasi pertemuan awal, nanti ditindaklanjuti bersama Disdik, para guru dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kurikulum dan bahan ajar gurunya. Lalu terakhir kita uji coba, jika berjalan baik, sesuai dan efektif bisa  dijadikan muatan lokal untuk dijadikan kebijakan dimasing- masing daerah," cap Kabid Dinas Perlindungan dan konservasi SDA dan Ekosisten Dinas Kehutanan Sumsel ini.

Ia pun menggambarkan dalam satu tahun ini forum akan membahas kerangka- kerangka menyusun silabus, materi apa yang diajarakan sesuai tingkata anak didik, dengan sasaran anak SD  kelas 4,5 dan 6 terlebih dahulu. Kemudian jika berhasil akan diterapkan ditingkat SMP sederajat di Banyuasin.

"Kita fokus Banyuasin dan OKI karena problem DAS (sampah dialiran sungai) terjadi setiap tahun, selain banjir dan kekeringan. Termasuk gambut sangat luas di dua daerah ituN apalagi saat kemarau, kita ingin mengurangi resiko kebakaran dengan menyadarkan masyarakat termasuk anak- anak yang mudah diberi pemahaman, dimana membuka lahan sangat berbahaya jika dibakar apalagi jika lahanya luas, tetapi cara membuka lahan dengan teknologi ramah ligkungan," tandasnya seraya saat ini sudah 7 daerah sudah terbentuk di Sumsel.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Reza Pahlevi mengapresiasi rencana pendidikan untuk anak didik SD di Banyuasin tersebut, dan Pemprov Sumsel sesuai arahan Gubernur siap mensuportnya.

Sedangkan Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Saparis Soedarjanto dalam paparan melalui virtual diharapkan menjadi penting, karena bisa jadi verifikator untuk kebijakan yang ada tepat atau tidak.

"Saya berharap ini menjadi strategis muatan lokal yang lebih pas, untuk dikenali masyarakat sebagai akar rumput yang mudah dipahami semua tingkatan," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved