Breaking News:

Berita OKU

Terapkan Skala Prioritas, Refocusing Anggaran Tak Ganggu Pembangunan Fisik di OKU

Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU Chandra Dewana ST MM menjelaskan secara umum pembangunan fisik di OKU tidak terganggu

SRIPOKU/JATI
Plh Bupati OKU Drs H Edwar Candra MH menyampaikan Refocusing Anggaran Tak Ganggu Pembangunan Fisik di OKU 

TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA---Pemerintah Kabupaten OKU akan melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 49 M untuk memenuhi kebutuhan penanganan Pandemi Covid 19.

Plh Bupati OKU Drs H Edwar Candra MH didampingi Kepala BKAD OKU AM Hanafi  SE MM menjelaskan,  sesuai ketentuan dari pemerintah pusat refocusing anggaran minimal (paling sedikit)  8 persen dari DAU.

Kabupaten OKU mendapat Rp 609 M, dari jumlah ini yang re-focusing sebesar Rp 49 M. Selain dari DAU Kabupaten OKU juga mencadangkan menimal  Rp 10,5 M dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk dana perlindungan sosial terdampak Covid-19.

Dana sebesar Rp 49 M Kabupaten OKU akan digunakan untuk membiayai berbagai belanja terkait penanganan Covid 19, seperti  untuk vaksinasi, testing, tracing, maupun untuk biaya perawatan pasien, serta pembayaran honor tenaga kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19.  

Penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam menekan laju kenaikan kasus Covid 19. Rp 10,5 M dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk dana perlindungan sosial terdampak Covid-19.

Dana perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sembako untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

Belanja yang berpotensi untuk di-refocusing adalah belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, peningkatan SDM (sumber daya Manusia).

Ditegaskan PLH Bupati OKU meskipun dana refocusing ini tidak habis terpakai namun tidak bisa diambil,  dana tersebut harus disimpan di Belanja Tidak Terduga (BTT).

Untuk Kabupaten OKU BTT ada sebesar Rp 31 M, namun dana di BTT ini terkunci, tidak boleh diambil.

Dikatakan Bupati, semua daerah wajib melakukan refocusing untuk sesuai perintah pusat, apabila tidak melakukan refocusing maka akan dikenakan sanksi berupa penundaan dana transfer dari pusat.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved