Breaking News:

DPRD Sebut APBD OKU Timur Terbebani Akibat Jumlah Pegawai Pemkab Overload

APBD Kabupaten OKU Timur saat ini dinilai terbebani akibat jumlah pegawai di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berlebihan

Penulis: Edo Pramadi | Editor: Prawira Maulana
TRIBUNSUMSEL.COM/EDO
Pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2022, Kamis (9/9/2021).  

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA - APBD Kabupaten OKU Timur saat ini dinilai terbebani akibat jumlah pegawai di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang berlebihan (Overload).

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) fraksi Partai Demokrat DPRD OKU Timur Irawan SE.

Menurutnya, harus ada keseimbangan di bidang ketenagakerjaan.

"Pegawai atau SDM harus yang ahli di bidang kerjanya masing-masing," ucap Irawan saat membacakan pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2022, Kamis (9/9/2021). 

Fraksi partai Demokrat berpandangan, hal itu yang mempengaruhi APBD Kabupaten OKU Timur menurun selain wabah pandemi Covid 19. 

"Apabila pekerjaan sesuai dengan ahlinya, hasilnya akan maksimal dan program Pemkab OKU Timur bisa tercapai," katanya. 

Selain itu, fraksi Partai Demokrat juga menyoroti pembangunan di Kabupaten OKU Timur.

"Pembangunanya harus berkualitas, sehingga apa yang sudah dibangun tidak cepat rusak," bebernya.

Kemudian ia juga meminta agar Dinas Sosial mendata kembali penerima dana bantuan.

"Itu harus sesuai dengan data yang ada di lapangan," ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved