Breaking News:

Berita Muara Enim

Keluhan Bansos saat Paripurna DPRD Muara Enim, Ahmad Fauzi: Saya Malu dan Emosi Nian Pak Bupati

Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Ahmad Fauzi SH, tiba-tiba melakukan interupsi dan menyampaikan keluhan bansos dari mahasiswa dari Desa Tanjung Tiga

SRIPOKU/ARDANI
Rapat paripurna ke VIII DPRD Kabupaten Muara Enim dengan agenda penyampaian laporan hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 6 Raperda menjadi peraturan daerah diwarnai Interupsi terkait bansos mahasiswa, Senin (6/9/2021) 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM,--- Rapat paripurna ke VIII DPRD Kabupaten Muara Enim dengan agenda penyampaian laporan hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 6 Raperda menjadi peraturan daerah, sontak membuat kaget seluruh peserta sidang paripurna.

Pasalnya, seorang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Ahmad Fauzi SH, tiba-tiba melakukan interupsi dan menyampaikan keluhan dari mahasiswa dari Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim yang tidak menerima Bansos Covid-19.

Menurut Fauzi, bahwa pada tahun 2020 sekitar bulan Juli-Agustus ada bantuan Covid-19 untuk adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam forum Mahasiswa Kabupaten Muara Enim.

Namun bantuan tersebut hingga sampai saat ini belum ada (Belum Diterima) tapi berkas yang dibutuhkan oleh Diknas Pendidikan sudah dilengkapi semua oleh adik-adik mahasiswa.

Bahkan, pihaknya telah menindak lanjuti bansos Covid-19 untuk mahasiswa Kabupaten Muara Enim tersebut seperti berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga serta juga disampaikan kepada Asisten II, namun sepertinya belum ada titik terangnya.

“Disini yang kami sangat sayangkan sepertinya ada keteledoran yang dilakukan Dinas Pendidikan. Anak-anak yang ada di desa kami berjumlah 8 orang satu pun tidak ada yang dapat bantuan tersebut,” ujar Fauzi dengan nada tinggi.

Masih dikatakan Fauzi, bahwa memang bantuan tersebut kecil tapi bagi adik-adik mahasiswa sangat dibanggakan bagi mereka karena diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Tapi nyatanya, nonsense (Omong Kosong) sepertinya Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya Dinas Pendidikan diskriminatif terhadap 8 mahasiswa ini. 

Padahal, yang dapat bantuan pemerintah Kabupaten Muara Enim sebanyak 942 orang dan mereka sama-sama menyerahkan berkas sebagai persyaratan untuk menerima bantuan.

“Tolak ukurnya apa. Andaikata tolak ukurnya miskin. Saya lihat didaftar itu ada calon kepala desa, ada anak toke karet yang masih juga dapat bantuan tersebut. Dan kalau tolak ukurnya terdampak Covid-19 saya anggota dewan juga terdampak Covid-19. Saya pertanyakan mana janji Pj Bupati mau memutuskan permasalahan yang tersumbat. Ini tersumbatnya kecil, uangnya kecil pak bupati hanya Rp 4 juta untuk delapan orang mahasiswa ini,” tegas Politisi dari partai Hanura ini.

Halaman
123
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved