Berita Nasional
Staf Kelurahan Jual Sertifikat Vaksin Rp370 Ribu-Rp500 Ribu, Sudah 93 Cetak Sertifikat Palsu
Staf kelurahan Muara Kapuk jual sertifikat vaksin dengan harga berkisar Rp370 ribu hingga Rp500 ribu. Kini harus berurusan dnegan polisi
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Oknum staf Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara jual sertifikat vaksin dengan harga Rp 370 ribu sampai dengan Rp 500 ribu.
Ada dua pelaku dalam tindak kejahatan itu.
Adalah HH yang berprofesi sebagai pegawai Kelurahan Kapuk Muara yang menggunakan NIK atau data kependudukan untuk dimasukkan ke aplikasi PeduliLindungi agar bisa mengakses sertifikat vaksinasi.
Sementara rekannya FH berperan untuk memasarkan dan menjual sertifikat vaksin itu secara ilegal.
Hal tersebut diungkap oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (3/9/2021).
Dua pelaku melakukan pembobolan data atau akses ilegal aplikasi PeduliLindungi untuk mendapatkan sertifikat vaksin covid-19.
Menurut pengakuan pelaku, terdapat 93 sertifikat vaksin palsu yang dijual para tersangka.
Hal itu didapatkan melalui akses ilegal dengan melakukan picker di mana oknum pegawai kelurahan ini memiliki akses ke sistem tersebut.
"Dari hasil pengakuan sementara dia sudah menjual sebanyak 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi. Berawal dari NIK di mana pelaku ini memiliki dan paham tentang akses kependudukan dan dilakukan dengan cara picker untuk dimasukkan ke aplikasi PeduliLindungi," jelas Fadil.
Pelaku menjual sertifikat vaksin palsu itu mulai Rp 370 ribu sampai dengan 500 ribu. Pelaku memasarkan pemalsuan sertifikat vaksin itu melalui grup penjual di Facebook.
"Menjual sertifikat vaksin tanpa melalui vaksinasi dan bisa langsung terkoneksi PeduliLindungi dengan harga kartu satu sertifikat vaksin Rp 370 ribu," ujarnya.
Polisi juga turut mengamankan dua orang saksi dalam kasus ini.
Kedua saksi berinisial AN dan DI merupakan pembeli sertifikat vaksin yang dibeli melalui grup Facebook.
"Kedua saksi ini berperan melakukan pembelian sertifikat tanpa divaksin kepada akun Facebook yang saya sebutkan di atas, Tri Putra Heru, dengan harga Rp 350 ribu yang satu dengan harga Rp 500 ribu," beber Fadil.
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga mendalami 93 sertifikat vaksin palsu yang sudah dijual oleh para pelaku.
Penyidik akan melakukan pendalaman agar pengusutan kasus akses ilegal sertifikat vaksin yang terkoneksi PeduliLindungi bisa terang benderang.
"Tim penyidik juga mendalami 93 kartu vaksin yang sudah dapat dipergunakan di aplikasi PeduliLindungi. Hal itu dilakukan agar data yang sudah tersebar bisa kita tarik kembali dan bisa kita amankan," tutur Fadil.
HH (30), oknum staf Kelurahan Kapuk Muara yang ditangkap polisi karena membobol data aplikasi PeduliLindungi diketahui merupakan pegawai berstatus honorer alias Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
"Iya benar. Dia statusnya karyawan kontrak. Dia membantu di tata usaha," kata Lurah Kapuk Muara, Jason Simanjuntak.
Diketahui, HH sudah bekerja di Kelurahan Kapuk Muara sekitar 4-5 tahun belakangan.
Tersangka mengawali pekerjaannya di kantor kelurahan tersebut sebagai petugas PPSU, sebelum akhirnya diangkat sebagai pegawai tata usaha.
"Kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Dia statusnya honorer. Jadi dia PPSU yang didayagunakan di tata usaha," ucap Jason.
Menkes Prihatin
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merasa prihatin atas maraknya oknum yang menyalahgunakan sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk memudahkan syarat beraktivitas.
Dalam pengungkapan kasus pembobolan data sertifikat vaksinasi yang terkoneksi Aplikasi PeduliLindungi, Budi meminta Polda Metro Jaya menuntaskan kasus pemalsuan sertifikat vaksin Covid-19.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya atas ditangkapnya oknum kelurahan yang menggunakan akses data kependudukan untuk mengedarkan sertifikat vaksin secara ilegal.
Ia meminta aparat kepolisian agar mengidentifikasi praktek ini agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Saya sangat sedih sekali melihat ini dan terima kasih ke teman-teman Polda Metro Jaya bisa mengidentifikasi praktik ilegal ini. Kami berharap semua pihak terkait bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik," kata Budi.
Budi yang lama berkecimpung di dunia perbankan menganalogikan kasus ini dengan peretasan data nasabah. Apabila akses ilegal di perbankan, hanya memakan satu korban yakni nasabah.
Sementara, jika terjadi di dunia kesehatan, pemalsuan sertifikat vaksin dapat mengakibatkan penularan virus semakin banyak.
"Kalau ini (pemalsuan sertifikat vaksin), orang yang harusnya positif tapi gara-gara ini lolos, dia masuk misalnya ke masjid yang kena Covid-19 bukan hanya satu, yang kena semua orang di masjid itu ya," ujar dia.
Budi menegaskan, penggunaan aplikasi PeduliLindungi merupakan sistem berbasis teknologi dalam upaya mempercepat transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi.
Sebab dengan aplikasi ini, pemetaan persebaran Covid-19 biss terpantau secara akurat.
Ada tiga fungsi besar dalam PeduliLindungi menurut Budi.
Pertama, skrining atau mengidentifikasi seseorang yang sudah divaksinasi dan sudah dites Covid-19 untuk dapat melakukan aktivitas di ruang publik.
Kedua, pelacakan kontak erat (tracing), yaitu apabila seseorang positif Covid-19 dapat diketahui lokasi yang dikunjungi sebelum terpapar virus Corona.
Ketiga, untuk penerapan protokol kesehatan di tempat umum, seperti restoran dan stadion dengan pembatasan jumlah kapasitas berdasarkan status vaksinasi.
"Itu sebabnya PeduliLindungi penting sekali buat kita agar kita ke depannya tetap bisa beraktivitas seperti sekarang tapi aman secara kesehatan," ucap dia.
Mantan Wamen BUMN ini juga menjelaskan pihaknya telah menutup data-data pribadi para pejabat. Hal itu dilakukan setelah surat vaksin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor ke publik melalui aplikasi PeduliLindungi.
"Tadi malam kami dapat info mengenai masalah ini (surat vaksin Jokowi bocor). Sekarang sudah dirapikan, sehingga data para pejabat itu ditutup," kata Budi.
Menurut Budi, bukan hanya data milik Presiden Jokowi yang bocor ke publik, tetapi juga para pejabat pemerintah lainnya.
"Memang bukan hanya Pak Presiden saja, tetapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya sudah jadi tersebar. Kami menyadari itu sekarang kami akan tutup," ujar dia.(Tribun Network/fan/nas/wly)
Baca berita lainnya di Google News
