Disindir Politisi PDIP Tentang Hak Interpelasi Formula E, Politisi Gerindra Ngaku Hanya Main Cantik

TRIBUNSUMSEL.COM - Ajang perhelatan Formula E hingga kini masih jadi perdebatan.

Hal itu tak lepas usai ajang Formula E digelar saat pandemi Covid-19 masih terjadi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedanpun mendapatkan kritikan terkait hal tersebut.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif disindir Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono seperti ahli nujum.

Ucapan Gembong berawal saat Syarif mengungkapkan adanya jejak digital terkait niat PDI Perjuangan menggulirkan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran Formula E.

"Pak Syarif lebih-lebih dari ahli nujum, tahu sebelum kejadian," kata Gembong dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Malam pada 2 September 2021.

"Selalu saya sampaikan kita minta keterangan bertanya soal skala prioritas. Yuk Pak Anies, tahun 2022 apa sih skala prioritasnya," tanya Gembong.

Gembong mengungkapkan bahwa tahun 2022 merupakan tahun pemulihan. Dimana warga ibu kota dalam posisi sulit menghadapi pandemi Covid-19.

"Warga banyak yang terganggu. Kenapa kita enggak fokus kesana. Asal muasalnya dari sana. Sejak awal Formula E sudah kita pertanyakan," katanya.

Gembong menuturkan pihaknya tidak pernah mendapatkan jawaban kongkrit mengenai gelaran Formula E.

Sehingga, Fraksi PDIP menggulirkan rencana hak interpelasi.

"Karena SKPD dan BUMD sifatnya hanya penugasan mereka mendapat tugas dari tuannya dan menjalankan tugas itu. Karena tidak mendapatkan jawaban itu maka kita gunakan hak konstitusional kita," ujarnya.

Baca juga: Anies Baswedan Disebut Politisi PDIP Tak Mengerti Kesusahan Rakyat Saat Pandemi Jika Formula E Jalan

Baca juga: Hak Interpelasi Formula E yang Diusahakan PDIP Disebut Malah Bisa Untungkan Anies Baswedan

Sebelumnya, Syarif meluruskan kabar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang anggota DPRD DKI Jakarta.

Hal itu terkait rencana PDI Perjuangan dan PSI mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran Formula E.

"Pak Anies mengundang anggota DPRD itu keliru. Yang betul adalah inisiatif dari teman-teman untuk lebih cepat meminta penjelasan langsung," kata Syarif.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta itu mengungkapkan sejak awal tujuh fraksi tersebut tidak menggunakan hak interpelasi.

Ia pun menyinggung pernyataan Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono yang menilai aksi tersebut adalah interpelasi di meja makan.

"Kultur politik kita lebih banyak di selesaikan di forum yang menurut saya tidak membuat potensi gaduh, informal," kata Syarif.

Syarif menilai tujuan Fraksi PDIP hanya sekedar bertanya mengenai interpelasi Formula E berbeda dari jejak digital.

Dimana, kata Syarif, jejak digital menunjukkan tujuan interpelasi untuk membatalkan atau menggagalkan Formula E.

"Lihat di jejak digital, target interpelasi membatalkan Formula E. Kalau membatalkan berarti berbeda dengan kami. Maka Kami datang ke Pak Gubernur untuk menanyakan penjelasan," ujar Syarif.

Latar Belakang PDIP Gulirkan Hak Interpelasi

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkapkan dua hal yang melatarbelakangi rencana hak interpelasi itu.

Pertama, Gembong mengatakan pihaknya bertanya mengenai skala prioritas Anies Baswedan mengenai pembangunan di DKI Jakarta.

Sementara kedua, Gembong menuturkan adanya rekomendasi BPK terkait gelaran Formula E pada 2022 yang berpotensi berdampak pada keuangan daerah.

"Itulah dua hal yang melatabelakangi kami untuk meminta keterangan dari Pak Anies. Sifatnya hanya minta tanya dan dijawab selesai, itu aja. Enggak lebih dari itu," kata Gembong dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia Malam pada 2 September 2021.

Ia menilai pada tahun 2022 seharusnya Pemprov DKI Jakarta memfokuskan perhatian untuk pemulihan Covid-19.

"Pemulihan segala lini. Pemulihan ekonomi dan lain sebagainya yang kita harapkan Pak Anies, fokus," tuturnya.

Namun, kata Gembong, Anies malah memasukkan Formula E ke dalam Pergub.

Hal itulah yang membuat Fraksi PDI Perjuangan menggulirkan hak interpelasi.

"Kenapa sih Pak Anies begitu ngotot Formula E pada 2022 di saat kondisi masyarakat kita belum memungkinkan gelaran balapan Formula. Sebenarnya itu saja," imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat politik Adi Prayitno menyebutkan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan memiliki nuansa cukup politis.

Publik, kata Adi, bakal bertanya latar belakang polemik Formula E.

"Soal substansi. Tentu ini enggak bakal ketemu antara yang pengusul interpelasi dengan mereka yang menolak, sampai kiamat sampai lebaran kuda enggak mungkin ketemu," kata Adi dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia Malam yang tayang pada 2 September 2021.

Adi mengatakan rencana hak interpelasi saat ini naik level menjadi persoalan politik. Ia melihat bangunan opini yang dibangun tidak serempak.

Adi mencontohkan sejak awal PSI terlihat seakan-akan Formula E harus dihentikan.

"Tapi statement politisnya Formula E lanjut enggak apa-apa tapi jangan dana APBD," imbuhnya.

Sementara pernyataan PDIP, kata Adi, hanya bertanya soal Formula E.

Tetapi, lanjutnya, pernyataan PDIP selama ini diawali temuan BPK seolah-olah penyelenggaraan Formula E berpotensi merugikan keuangan daerah.

"Yang menjadi ramai bukan soal bertanya kepada Pak Anies. Mending dananya digunakan untuk warga yang Covid, bukan sesederhana itu," imbuhnya.

"Interpelasi itu adalah hak politik yang cukup istimewa. Kalau itu digunakan orang melihat ingin nangkap burung pakai katapel. Bila interpelasi yang disetujui. Nembak Pak Aies pakai rudal ada tingkat kesalahan yang diasumsikan cukup serius," tambah Adi.

Bila hak interpelasi disetujui, kata Adi, maka akan membuka pintu bagi pengajuan hak lain anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kalau ini disetujui, dalam tanda kutip membuka ruang pintu hak lain bermunculan seperti hak angket dan Anies akan dibully," imbuhnya.(TribunJakarta.com)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Disindir Ahli Nujum, Politisi Gerindra Akui Main Cantik 7 Fraksi Temui Anies Langsung di Rumah Dinas.