Breaking News:

Berita Muara Enim

Puluhan Balon Kades di Muara Enim Minta Seleksi Ulang, Bawa Bukti Dugaan Kecurangan Panitia Seleksi

Puluhan balon kades di Muara Enim yang gagal dalam seleksi Pilkades meminta Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar menggadakan seleksi ulang.

Editor: Vanda Rosetiati
SRIPO/ARDANI
Puluhan Balon Kades yang gagal dalam seleksi Pilkades meminta kepada Bupati Muara Enim untuk membatalkan hasil penjaringan Balon Kades karena cacat hukum, Jumat (3/9/2021). Mereka menuntut diadakan seleksi ulang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM - Puluhan bakal calon kepala desa (Balon Kades) dari 26 desa di Kabupaten Muara Enim yang gagal dalam seleksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkades) meminta kepada Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar dan instansi terkait untuk membatalkan hasil seleksi dan
menggadakan seleksi ulang Pilkades.

Mereka beralasan hasil seleksi diduga telah terjadi kecurangan sehingga dinilai cacat hukum.

"Kami, meminta kepada Pak Bupati Muara Enim dan pihak terkait untuk melakukan seleksi ulang (balon kades) karena diduga cacat hukum. Kami punya bukti kecurangan tersebut, sebelum menjadi masalah hukum lainnya," tegas Kuasa Hukum klien Usman Firiansyah SH dan Hafizisromiansyah SH dari Law Office Usman Firiansyah SH dan Rekan dalam press releasenya, Jumat (3/9/2021).

Menurut Usman Firiansyah SH dan Hafizisromiansyah SH didampingi puluhan Balon Kades, penjaringan Balon Kades yang digelar Pemkab Muara Enim pada 26-27 Agustus 2021 lalu, diduga banyak kecurangan dan ketidak profesionalan dalam pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon Kades periode tahun 2021-2027 menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penjaringan Aparatur Pemerintah Desa (simPAPDES) Kabupaten Muara Enim.

Bentuk kecurangan dalam proses pelaksanaan penyaringan Bakal Calon Kades tersebut, diduga kuat telah terjadi kecurangan dan tidak profesionalnya oleh Panitia SimPAPDES Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Muara Enim baik secara sengaja maupun karena kelalaian Panitia penyelenggara SimPADES dan pihak-pihak terkait lainnya telah melakukan kecurangan.

Akibat ketidak profesionalan tersebut melanggar terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan khususnya terhadap UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 34 bahwa pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, jo Permendagri No 72 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, jo Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim No. 24 tahun 2017 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa.

Baca juga: PTM Terbatas di Empat Lawang, Sehari 4 Jam Belajar Tanpa Waktu Istirahat, Kapasitas Kelas 50 Persen

Adapun bentuk-bentuk dugaan kecurangan tersebut, lanjut Usman, seperti diduga kuat sudah ada peserta Bakal Calon Kades menjawab soal-soal sebelum waktu pelaksanaan tes yang berinisial EP diperkuat data-data dan keterangan para saksi-saksi dan dengan bukti terlampir.

"Kami menduga kuat berdasarkan kejadian ini, soal telah dibocorkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan banyak terjadi pada peserta lainnya. Kemudian, Inisial EP pelaku pembuka soal pada malam hari sebelum jadwal seleksi dimulai dan masih diperbolehkan ikut tes dan dinyatakan lulus, dan ini Kami juga memiliki bukti dan saksi-saksi," katanya.

Selain itu, ada juga dugaan Sistem Perubahan Nilai sepertinya diatur oleh operator karena bisa terbukti melalui peserta seleksi atas inisial Ep nilai aslinya 168 dan waktu diumumkan dilayar lebar menjadi 203 dan Kami juga memiliki bukait dan saksi-saksi.

Perubahan Nilai Sewaktu disaat seleksi Balon Kades mendapatkan hasil nilai kosong (0) waktu di laptop dan di layar terbuka kosong. Namun setelah mendapat surat resmi dari panitia mendapat nilai 204. Dan permasalahan persamaan angka yang lulus disaksikan seluruh 26 Desa Kabupaten Muara Enim yang mengikuti seleksi Balon Kades.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved