Breaking News:

Berita Kriminal

Rp 362 Juta Diamankan KPK Saat OTT Bupati Probolinggo dan Suaminya

KPK mengamankan uang Rp 362 juta saat OTT Bupati Probolinggo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang ratusan juta saat melakukan operasi

Editor: Siemen Martin
ist
Sang Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari bersama suaminya anggota DPR dari Nasdem, Hasan Aminuddin diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Minggu 29 Agustus 2021. 

TRIBUNSUMSEL.COM - KPK mengamankan uang Rp 362 juta saat OTT Bupati Probolinggo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang ratusan juta saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (30/8/2021).

Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem.

Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait seleksi jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2021.

"Adapun barang bukti yang saat ini telah diamankan, di antaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 362,5 juta," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Selasa (31/8/2021).

Selain Bupati dan suaminya, KPK juga mengamankan Camat Krejengan Doddy Kurniawan, Kepala Desa Karangren Sumarto, dan Camat Kraksaan Ponirin. 

Kemudian, Camat Banyuayar Imam Syafi’i, Camat Paiton Muhamad Ridwan, Camat Gading Hary Tjahjono, serta dua orang Ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman.

Alex mengatakan, OTT bermula dari laporan masyarakat pada 29 Agustus 2021 soal dugaan suap yang dilakukan Doddy Kurniawan dan Sumarto kepada Hasan.

Sebelumnya, Doddy dan Sumarto telah menyiapkan proposal usulan nama calon pejabat kepala desa serta menyepakati sejumlah uang untuk diserahkan kepada Hasan.

Uang tersebut diduga merupakan suap terkait seleksi dan pembubuhan paraf sebagai tanda bukti persetujuan yang mewakili Puput selaku Bupati.

"Saat diamankan oleh Tim KPK, DK (Dody Kurniawan) dan SO (Sumarto) membawa uang sejumlah Rp 240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa yang diduga berasal dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menginginkan posisi kepala desa di beberapa wilayah,” ujar Alex.

Artikel ini telah tayang di Kompas

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved