Breaking News:

Menuju Herd Immunity

Efek PPKM di Palembang, Rata-rata Tempat Usaha Nunggak Rp 300 - Rp 400 Juta

Pandemi Covid-19 terjadi membuat banyak pelaku usaha di Palembang terkena imbasnya. Pendapatan merosot tajam hingga akhirnya menunggak pajak.

Editor: Vanda Rosetiati
SRIPO/RAHMALYA
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Kgs Sulaiman Amin menginformasikan efek dari PPKM maka pelaku usaha ada yang menunggak ratusan juta. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pandemi Covid-19 terjadi membuat banyak pelaku usaha di Kota Palembang yang terkena imbasnya. Pendapatan yang merosot tajam hingga akhirnya menunggak pajak.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Kgs Sulaiman Amin mengatakan, tak dipungkiri kebijakan PPKM turut menurunkan omset, bahkan ada tenant usaha yang bertahan dengan keuangan terkuras karena menutupi biaya operasional.

"Ada yang tutup insidentil karena PPKM, sehingga di masa pandemi ada yang nunggak, uang pajak dipakai operasional bisa sampai puluhan dan ratusan juta. Piutang pajak cukup tinggi, di masa pandemi ini satu tempat usaha Rp 300-400 juta, ada juta di bawah itu, akibat pandemi ini tempat usaha jadi tidak sehat dan piutang pajak, " Jelasnya, Selasa (24/8/2021)

Lanjut Sulaiman, kondisi pandemi ini pelaku usaha banyak yang merasakan dampak. Meskipun diperbolehkan buka dan melayani take away nyatanya hal itu tidak mendorong setoran pajak sektor restoran.

"Karena kalau makan di tempat pajak yang dibayarkan lebih besar, ada 10 persen besaran pajak yang dipungut. Sedangkan untuk take away kecil pajaknya karena nilainya tak sebesar beli makan di tempat, " Ujarnya.

Meski masih berlanjut penerapan PPKM Level 4, Akan tetapi saat ini sudah ada kelonggaran baik untuk restoran dan Hotel. Tentu kelonggaran tersebut dapat mempengaruhi bagi PAD.

"Kita tetap optimis tapi untuk 100 persen belum tidak. Nanti akan lihat setelah ini berjalan apakah ada perubahan pajak daerah, " katanya.

Baca juga: WO dan Sektor Perhotelan di Palembang Boleh Gelar Resepsi, Tamu di Ruangan Dibatasi 30 Orang

Sulaiman mengatakan untuk pelaku usaha yang menunggak pajak pihak BPPD memberikan upaya penagihan secara persuasif karena dengan kondisi ini tentu wajib pajak sulit untuk langsung membayar penuh.

"Jika sesuai aturan bisa saja disegel, tapi kita persuasif, kita beri kelonggaran cicilan 3 x dalam setahun, jika tidak dibayar tetap harus dibayar karena ada denda 2 persen yang tetap dibayarkan tiap bulan," ungkapnya. 

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved