Breaking News:

Berita Muara Enim

Petunjuk BPK RI, Pemkab Muara Enim Bakal Sertifikasi 162 Tanah Dibawah Jalan

Pemkab Muara Enim akan ajukan sertifikasi 162 tanah dibawah jalan milik Kabupaten Muara Enim ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/IKA ANGGRAENI
Plt.Sekda Muaraenim,Emran Tabrani mengungkapkan Pemkab Muara Enim akan ajukan sertifikasi 162 tanah dibawah jalan milik Kabupaten Muara Enim ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM,---Sebagai tindak lanjut dari Stressing BPK RI, Pemkab Muara Enim akan ajukan sertifikasi 162 tanah dibawah jalan milik Kabupaten Muara Enim ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Mudah-mudahan dalam tahun ini, semua aset tanah dibawah jalan kabupaten sudah di sertifikasi seluruhnya dan tidak ada lagi tunggakan," kata Pj Sekda Muara Enim Drs H Emran Thabrani MSi, Minggu (8/8/2021).

Menurut Emran, sesuai dari petunjuk BPK RI, bahwa secepatnya seluruh aset tanah milik Pemkab Muara Enim sudah di sertifikasi seluruhnya pada tahun ini.

Hal tersebut sebagai upaya untuk mengamankan aset melalui pensertipikatan tanah yang tujuannya agar seluruh aset berupa tanah dapat dipertanggungjawabkan aspek legalitas dan akuntabilitasnya.

Selain itu program pensertipikatan ini juga memiliki maksud agar tanah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemkab Muara Enim dapat memenuhi prinsip 3T, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan Tertib Hukum.

“Walaupun sudah dikuasa dan milik negara, tetap harus ada dokumen kepemillikan yang sah dan menjadi salah satu upaya penting  jaminan kepastian hukum, sekaligus menjadi alat pembuktian yang kuat bahwa aset tersebut benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh Pemkab Muara Enim," katanya

Dikatakan Emran, bahwa tanah dibawah jalan Kabupaten tersebut sebanyak 162 buah. Dimana, sebenyak 86 buah sudah clear and clean dan siap diajukan ke BPN Muara Enim.

Sedangkan sisanya 76 buah masih dalam proses penentuan nilai harganya dan 7 buah diantaranya sedang mencari dokumen hibahnya.

Karena untuk tanah hibah harus jelas alas haknya apakah dari hibah, waris dan sebagainya.

Jika surat hibah/waris tidak ditemukan bisa dibuatkan dalam pernyataan dengan masyarakat dan pemerintah setempat dengan mencantumkan batas-batas dan pernyataan tidak sedang bersengketa. 

"Saya ingin ini secepatnya tidak berlarut-larut dan lancar, karena ini ditunggu BPK RI," harapnya (SP/ARDANI)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved