Kasus Sumbangan 2 Triliun
Belajar dari Kasus Donasi Rp 2 Triliun Akidi Tio, Pengamat Unsri: Seakan Kapolda Ditinggal Sendirian
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya Dr Muhammad Husni Thamrin MSi menilai terkait kisruh sumbangan Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio.
Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Yohanes Tri Nugroho
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Menurut Pengamat Kebijakan Publik Dr Muhammad Husni Thamrin Msi, kecenderungan sekarang mulai ada persolan personalisasi dari birokrasi contohnya spanduk, banyak wajah-wajah kelihatan semuanya.
"Itu seperti kecenderungan, yang kadang pesan kurang tapi wajah banyak dimana-mana," kata Husni saat Live Talk dengan tema Muara Akhir Kisruh Rp 2 Triliun atau Justru Awal yang diadakan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Jumat (6/8/2021).
Lebih lanjut ia mengatakan, misal seragam tangan dikepal muncul dimana-mana.
Sedangkan pesannya nggak ada, padahal yang penting itu pesannya bukan wajahnya.
"Kalau pejabat publik ok lah, bisa diterima. Tapi kalau birokrasi itu harusnya impersonal," cetusnya.
Husni menyampaikan terkait kisruh Rp 2 Triliun, untuk hal-hal yang sifatnya krisis, penting, genting dan tidak ada petunjuknya harusnya melalui brainstorming diantara para pejabat elit pemerintahan.
"Jadi memang tidak ada kesempatan pejabat publik mengambil keputusan sendiri, pasti dibantu bermacam-macam elemen dengan proses-proses mekanisme yang baik," katanya.
Menurutnya, kalau pejabat publik itu mengambil keputusan sendirian, maka ada yang salah dalam sistem organisasinya.
"Itu pelajaran pentingnya, kenapa juga Gubernur, Danrem hadir diseremonial tersebut. Kita tidak bisa bilang juga dari awal sudah curiga, kalau uda curiga kenapa datang," cetusnya.
Masih kata Husni, ia harusnya bisa juga percaya nggak percaya ya karena yang mengundang Kapolda.
Tapi ternyata kan kenaifan ini berlaku untuk banyak pihak yang hadir di 26 Juli 2021 tersebut.
"Jadi apa begitu naifnya kita? Itu yang susah juga jawabnya. Seakan-akan sekarang ini Kapolda ditinggalkan sendirian," cetusnya.
Menurutnya, pejabat publik harus punya nilai moral bahwa adanya dia disitu untuk kebajikan publik.
Makanya ditunjuk dan dicukupi kehidupan sehari-harinya agar tidak berpikir yang lain, jadi bekerjanya semata-mata untuk kebajikan publik.
