Breaking News:

Dekat dengan Infrastruktur Milik Pemerintah, Kawasan Seberang Ulu Mengalami Peningkatan Ekonomi

Pemprov Sumsel memulai pembangunan kawasan kantor pemerintahan di Jl. Mayjen Yusuf Singedekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang.

Editor: Vanda Rosetiati
DOKUMENTASI TRIBUN
Lahan 40 hektare di Palembang yang akan dibangun Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan saat ini sedang memulai pembangunan kawasan kantor pemerintahan terpadu baru seluas 40 hektare, dan saat ini pengerjaan proyek tersebut sedang dalam tahap pengerasan tanah, pembangunan proyek ini dilakukan di kawasan Jl. Mayjen Yusuf Singedekane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang.

Belum lama ini dalam Webinar yang digelar Tanggal 2 Juli 2021 Bersama Tribunnetwork, Gubernur Sumsel H. Herman Deru Menyampaikan Rasa Terimakasih Kepada Menteri Perhubungan Bpk Budi Karya dan Juga mengucapkan terimakasih kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa yang telah menyetujui proyek Tol Kayuagung - Palembang - Betung (Kapal Betung) dan Tol Trans Sumatera Ruas Indralaya - Muara Enim yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

Tak kalah penting salah satu pintu tol tersebut ada di kawasan keramasan yang bukan tidak mungkin memudahkan mobilitas masyarakat yang masuk dari keramasan bisa ke daerah Muara Enim atau ke Kayuagung dan Betung. HD juga menyampaikan bahwa Prov Sumsel memiliki 3 prioritas penting yang diusulkan yaitu Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat, Pembangunan Jalan Menuju Tanjung Carat dan Penyediaan Air Baku diwilayah perkotaan serta wilayah yang tidak memiliki air tanah yang bersih.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sumsel, Basyaruddin Akhmad Menambahkan Kawasan Kelurahan Keramasan akan berkembang pesat dan menjadi keseimbangan dan bangkitan (prime over) daerah Seberang Ulu di samping kawasan Jakabaring.

"Ini jadi pemicu dan pemacu wilayah seberang ulu. Apalagi, sudah ada Perumahan CitraLand, terminal terpadu Karya Jaya, dan tol," kata Basyar.

Basyar menjelaskan, dalam membangun kawasan tersebut pihaknya tetap memperhatikan aspek lingkungan sehingga dampak lingkungan dapat diminimalkan. Adapun konsep besar pembangunan dengan pembagian 70 persen tanah untuk bangunan dan 30 persen sisanya untuk ruang terbuka hijau. Untuk kawasan tersebut menjadi daerah hijau juga akan dibuatkan danau luas 9-10 hektare yang dihubungkan dengan kanal-kanal.

"Jadi, area ini menjadi green area untuk area terpadu. Ada untuk resapan air, untuk menampung air karena bangunan ini di daerah rawa. Kantor terhubung dengan kanal atau jalan," jelas Basyar. Menurut dia, pembangunan wilayah tersebut juga akan jadi percontohan pengembangan wilayah di daerah lain di Sumsel.

Saat ini proses pembangunan telah berjalan di fase awal yaitu pada pekerjaan penimbunan tanah (land consolidation). Rencananya, kawasan tersebut akan bisa diaktifkan atau digunakan pada 2023 sebab pembangunan akan dilakukan bertahap mulai dari pembangunan kantor gubernur Sumsel pada 2021, lalu kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel pada tahun 2022 dan proses penyelesaian pada tahun 2023.

Dana pembangunan kawasan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumsel.
"Semua lahan sudah bebas, informasi dari BPKAD sudah hak pakai. Proyek ditargetkan selesai di 2023 sesuai dengan selesainya pemerintahan periode Herman Deru," pungkasnya.

Ikuti Kami di Google Klik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved