Breaking News:

Berita Muara Enim

Pemkab Muara Enim Anggarkan Rp 17,3 Miliar Untuk Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Muara Enim anggarkan dana sebesar Rp 17,3 Miliar untuk program pemulihan ekonomi terdampak Pandemi Covid-19

Editor: Yohanes Tri Nugroho
SRIPOKU/ARDANI
Plt Sekda Muara Enim Drs H Emran Thabrani MSi menyampaikan pemkab muaraenim dana sebesar Rp 17,3 Miliar untuk program pemulihan ekonomi terdampak Pandemi Covid-19 

TRIBUNSUMSEL.COM,  MUARA ENIM,---Dalam rangka memulihkan perekonomian masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Muara Enim anggarkan dana sebesar Rp 17,3 Miliar .

"Dana Transfer Umum (DTU) belum ada juknisnya, tapi di tahun 2021 sudah ada anggaran dalam program pemulihan ekonomi," ujar
Pj Sekretaris Daerah Muara Enim, Emran Tabrani didampingi Plt Kepala BPKAD Muara Enim, Juli Jumatan, Selasa (21/7/2021).

Menurut Emran, sesuai Peraturan Kementrian Keuangan No 17 tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid 19,

maka Pemkab Muara Enim telah menganggarkan untuk pemulihan ekonomi sebesar  Rp 17,3 Miliar dengan rincian Rp 4,4 Miliar untuk Perlindungan Sosial dan Rp 13,3 Miliar untuk dukungan Ekonomi. 

Dana tersebut, lanjut Emran sudah di serahkan ke beberapa OPD untuk digunakan dalam penanganan covid 19 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dan rincian penggunaan uang  tersebut di maaing-masing OPD, sudah dilaporkan ke Kementrian Keuangan dan Kementrian Dalam Negeri. 

"Misalnya di Dinsos, SatPolPP, Dinkes, Koperasi dan lain lain yang berkaitan," jelasnya.  

Lanjutnya, dari PMK tersebut sudah ada Juknisnya, dimana dukungan pendanaan untuk belanja kebutuhan ditetapkan minimal 8 persen dari Dan Alokasi Umum (DAU). Dan jika melihat dari DAU Kabupaten Muara Enim tahun 2021 sekitar Rp 626 Miliar lebih, maka jika aturannya minimal 8 persen sekitar Rp 49 Miliar.

Ada lima item yakni penanganan Covid 19 yakni dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan untuk pandemi Covid 19, insentif tenaga kesehatan daerah, belanja lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.

Dan setelah di hitung, nilainya adalah sebesar Rp 52,9 Miliar atau 8,73 persen yang berarti telah diatas 8 persen sesuai peraturan Kementrian Keuangan. (SP/ARDANI)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved