Breaking News:

Berita Palembang

Presiden Jokowi Setujui Usulan Herman Deru, Istilah PPKM Darurat Diganti PPKM Level 1 Hingga Level 4

Gubernur Sumsel H. Herman Deru meyakinkan Presiden Jokowi tentang istilah PPKM Darurat diubah, sebab kata darurat akan membuat masyarakat khawatir.

Editor: Yohanes Tri Nugroho
Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru usai mendengarkan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin secara virtual yang diikuti kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, Senin (19/7) siang. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru meminta pada Presiden RI, Joko Widodo untuk dapat menyalurkan vaksin Covid-19 secara proporsional ke daerah.

Sehingga percepatan vaksinasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/kota dapat berjalan sesuai dengan target.

"Kami di daerah ini, pak Presiden sangat siap untuk memberikan vaksinasi pada masyarakat. Kedalanya kuota vaksin yang diterima daerah sangat terbatas. Jadi kami berharap pembagian vaksin itu dilakukan secara proporsional.

Jangan sampai ini menjadi penghambat percepatan vaksinasi," tegas Herman Deru pada saat mendengarkan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres KH Ma'ruf Amin secara virtual yang diikuti kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Command Center Kantor Gubernur, Senin (19/7) siang.

Dia menyebut untuk Sumsel saja sampai saat ini baru 13 persen penduduk yang di vaksin dosis pertama, dan 5, 98 persen dosis kedua.

Pada hal antusias warga untuk divaksin sangat tinggi namun terkendala pada terbatasnya pasokan vaksin yang dikirim pemerintah pusat.

"Saya rasa hal ini juga menjadi permasalahan bagi provinsi dan daerah yang lain," jelasnya.

Bukan itu saja Herman Deru dengan didampingi Wagub Mawardi Yahya pada kesempatan itu mengusulkan pada Presiden agar istilah PPKM Darurat diubah, sebab kata darurat akan membuat masyarakat khawatir.

"Izin pak presiden sekedar informasi, masyarakat ini agak sedikit takut mendengar kata PPKM darurat ini pak, mungkin istilahnya diganti saja dengan yang lain. Karena kalau bicara tentang darurat itu masyarakat menjadi khawatir," imbuh Herman Deru.

Menanggapi pernyataan Gubernur Herman Deru tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan, jumlah vaksin memang terbatas, terlebih Indonesia belum memproduksi vaksin sendiri.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved