Breaking News:

Berita Palembang

Pengetatan PPKM Mikro, Hotel di Palembang Rumahkan Karyawan, Okupansi Hanya 10-20 Persen

Pengetatan PPKM Mikro yang diterapkan di Palembang berdampak turunnya okupansi hotel. Pihak hotel pun terpaksa merumahkan karyawan.

Penulis: Hartati | Editor: Vanda Rosetiati
DOK HOTEL SANTIKA RADIAL PALEMBANG
Public Relation Hotel Santika Radial memperlihatkan salah satu kamar hotel bintang tiga tersebut. Selama Pengetatan PPKM Mikro, hotel hanya menjual kamar dan menu tidak ada kegiatan lain. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang
diterapkan di Palembang berdampak turunnya okupansi hotel.

Pihak hotel pun terpaksa merumahkan karyawan karena rendahnya tingkat hunian atau okupansi hotel. 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Sumsel, Herlan Assifuddin mengatakan okupansi hotel saat ini dihitung rata-rata hanya berkisar 10-20 persen saja karena pembatasan mobilitas dan pembatasan kegiatan di hotel.

"Kegiatan di Palembang sendiri dibatasi dan orang dari luar Palembang juga tidak bisa masuk ke Palembang sehingga okupansi drop," ujar Herlan, Rabu (14/7/2021).

Promosi yang dilakukan hotel nyatanya tetap saja tidak bisa mendongkrak okupansi. Padahal hotel telah menerapkan prokes ketat.

Baca juga: Masyarakat Senang, Jelang Idul Adha Kebutuhan Pokok di Ogan Komering Ilir Stabil

Dampak turunnya okupansi juga membuat sebagian karyawan hotel dirumahkan atau bekerja shift karena pembatasan jumlah pegawai yang bekerja dari kantor.

Pegawai yang dirumahkan bukan di PHK hanya dirumahkan saja sementara karena dampak sepi. Jika kondisi kembali normal akan kembali dipekerjakan.

Public Relation Santika Radial Anggi mengatakan okupansi hotel tersebut saat ini 40 persen karena meeting dan event lainnya belum boleh digelar.

"Sekarang hanya jual kamar dan makan saja sebab sesuai surat edaran belum boleh ada kegiatan," katanya, Rabu (14/7/2021).

Sementara itu Markom Manager The Excelton Hotel Palembang, Alan Budiman mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mendukung regulasi pemerintah terkait PPKM tersebut yakni pengurangan jam operasional dan pembatasan jumlah undangan event wedding.

"Weding masih boleh tapi maksimal kapasitas 25 persen dan jam kerja karyawan juga dikurangi sehingga satu bulan itu 21 hari dan yang kerjanya hanya 50 persen sehingga gaji pun menyesuaikan dengan jam kerja," ujar Alan.

Ikuti Kami di Google Klik

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved