Breaking News:

Berita Palembang

BPJS Kesehatan Palembang Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Bangka Barat

DPRD Kabupaten Bangka Barat melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Kamis (17/06/2021).

Editor: Yohanes Tri Nugroho
BPJS Kesehatan
Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Palembang, DPRD Kabupaten Bangka Barat melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Kamis (17/06/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Palembang, DPRD Kabupaten Bangka Barat melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Kamis (17/06/2021).

Kedatangan mereka pun disambut baik oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Rudhy Suksmawan Hardhiko.

Rudhy menyampaikan bahwa hingga Juni 2021, ada dua kota dan kabupaten yang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan ke dalam Program JKN-KIS yaitu Kabupaten Musi Banyuasin dan Kota Palembang.

Disampaikannya juga bahwa BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 434 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 38 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di wilayah setempat. 

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Miyuni Rohantap mengemukakan bahwa pihaknya bermaksud mendapatkan informasi terkait permasalahan dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan UHC.

"Per 1 Juni 2021, Kabupaten Bangka Barat telah mengintegrasikan jaminan kesehatan ke dalam Program JKN-KIS yang meliputi enam kecamatan, enam kelurahan dan 60 desa.  Hal itu tak lepas dari adanya dukungan Bupati Kabupaten Bangka Barat sendiri yang berkomitmen menjamin kesehatan masyarakat setempat," kata Miyuni. 

Lebih lanjut Miyuni mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat telah menjalankan fungsi pengawasan kepada pemangku kepentingan yang berhubungan dengan Program JKN-KIS.

"Kami juga mendorong penyedia fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan. Kami akan melakukan koordinasi ke pemerintahan setempat untuk tetap memantau implementasi Program JKN-KIS bagi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, mencakup ketersediaan anggaran dan jumlah penduduk yang didaftarkan," tutur Miyuni.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved