Breaking News:

Berita Lubuklinggau

Potensi PAD, Sekda Lubuklinggau Pimpin Rapat Pembahasan Mengenai Izin Usaha Sarang Burung Walet

Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani memimpin rapat pembahasan mengenai Izin Usaha Sarang Burung Walet dan IMB dalam wilayah Kota Lubuklinggau

Penulis: Eko Hepronis | Editor: Yohanes Tri Nugroho
Diskominfo Kota Lubuklinggau
Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani memimpin rapat dengan agenda pembahasan mengenai Izin Usaha Sarang Burung Walet dan IMB dalam wilayah Kota Lubuklinggau, di Op Room Dayang Torek Lantai 3 Kantor Wali Kota Lubukkinggau, Selasa  (29/6/2021. 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU-Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani memimpin rapat dengan agenda pembahasan mengenai Izin Usaha Sarang Burung Walet dan IMB dalam wilayah Kota Lubuklinggau, di Op Room Dayang Torek Lantai 3 Kantor Wali Kota Lubukkinggau, Selasa  (29/6)/2021.

Dalam arahannya Sekda mengatakan temuan di lapangan masih banyak pengusaha burung walet belum memiliki izin usaha.  Terkait pajak sarang burung walet dipungut atas dasar kesepakatan, karena sampai saat ini alat ukur pajak belum ada. 

Sementara pajak burung walet sendiri susah dipenuhi oleh para pengusaha karena nominalnya lumayan besar.

Kesulitan dalam mengukur pajak juga terjadi karena pengusaha wallet menjual ditempat yang berbeda.

Untuk itu Sekda menyarankan agar mengingatkan kembali kepada para pengusaha wallet supaya memiliki izin usaha dan IMB.

“Koordinasikan dengan lurah. Jangan sampai bangunannya sudah ada, tetapi tidak memiliki IMB. Jika terjadi demikian, sulit untuk menghentikannya. Jadi, sebelum dibangun, harus ada izin dan IMB-nya terlebih dahulu,” tegasnya.

Selain itu, kepada camat dan lurah harus ada sinergitas dalam menerapkan surat izin usaha.

Karena dengan adanya surat izin dan IMB tentu pengawasan akan lebih tertib, legalitas bangunan terjamin, nilai bangunan akan lebih tinggi dan juga dilindungi secara hukum.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan mengatakan banyak permasalahan teknis terkait IMB ini. Maka butuh bantuan camat dan lurah untuk melakukan pemantauan dan koordinasi. 

“Apabila ada bangunan baru,  distop dulu. Tanyakan surat izin bangunannya karena bila sampai dibongkar, tentu akan memakan biaya dan waktu,” tegasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved