Breaking News:

Berita Muaraenim

Pemkab Muara Enim Evaluasi Upaya Pemutusan Mata Rantai Covid-19

Pemkab Muara Enim mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pemutusan penyebaran mata rantai Covid-19 di masyarakat.

TRIBUNSUMSEL.COM/IKA ANGGRAENI
Plt Sekda Muaraenim,Emran Tabrani menegaskan Pemkab Muara Enim mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pemutusan penyebaran mata rantai Covid-19 di masyarakat. 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM- Guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 yang berasal dari luar daerah, Pemkab Muara Enim mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya pemutusan penyebaran mata rantai Covid-19 di masyarakat.

"Kita akan evaluasi seperti ditempat ibadah, UMKM dan pendidikan,” ujar Penjabat (Pj) Seketaris Daerah Kabupaten Muara Enim Drs Emran Tabrani MSi, Senin (28/6/2021).

Menurut Emran, langkah-langkah evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan ini sangat diperlukan, supaya penerapan di lapangan sesuai dengan kebijakan pusat. Jika terdapat hal yang belum sesuai dengan aturan yang diterbitkan pusat, maka bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan sehingga efektif dan efisien dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Jika kebijakan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di lapangan secara berlebihan, sehingga berpotensi menyebabkan sejumlah permasalahan di lapangan.

Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru dalam penanganan Covid-19.

Sebaliknya, kalau pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kebijakan itu secara ketat.

Terbukti, kasus baru terkonfirmasi positif akan terus bertambah dan akhirnya tidak bisa dikendalikan lagi yang tentu akan merugikan kita semua jika terpaksa harus di lockdown.

Untuk itu dalam rapat evaluasi nanti, kata dia, akan dirumuskan menjadi kebijakan daerah, langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan untuk memutus mata rantai Covid-19.

Kemudian mobilitas masyarakat dengan pemberlakuan batas jam malam termasuk masalah aktivitas ANS yang dinas luar dan karyawan perusahaan yang off dan pulang ke tempat tinggal asalnya.

Untuk pembatasan aktivitas ASN melakukan perjalanan dinas luar daerah, secara nasional belum ada.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved