Breaking News:

Berita Muaraenim

Wujudkan Keterbukaan Informasi, Muara Enim Segera Bentuk PPID Tingkat Desa dan Sekolah

Memudahkan Monitoring dan Evaluasi, Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar akan segera membentuk PPID Tingkat Desa dan Sekolah di Kabupaten Muara Enim.

Editor: Yohanes Tri Nugroho
SRIPOKU/ARDANI
kunjungan kerja sekaligus audiensi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan diruang Rapat Bupati Muara Enim, Senin (21/6/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARA ENIM,---Untuk memberikan informasi yang valid dan memudahkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelayanan informasi ke instansi publik penyedia sarana informasi, Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar akan segera membentuk PPID Tingkat Desa dan Sekolah di Kabupaten Muara Enim.

Hal tersebut diungkapkannya saat menerima kunjungan kerja sekaligus audiensi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan diruang Rapat Bupati Muara Enim, Senin (21/6/2021).

Dalam audesi tersebut, dari Pemkab Muara Enim juga dihadiri oleh Kepala Komunikasi dan Informatika, Ardian Arifanardi, A.P., MSi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs H Rusdi Hairullah,l MSi dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Irwan Supmidi SPd SMn MM dan pejabat terkait.

Sedangkan dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera selatan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan A Kori Kunci SH.

Menurut HNU, bahwa peran dari Komisi Informasi sebagai lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik didaerah melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. 

Pemkab Muara Enim telah melakukan berbagai upaya dalam penyediaan keterbukaan informasi publik, termasuk didalamnya melalui program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Muara Enim yang terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika. 

"Saya instruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membentuk PPID ditingkat Desa dan Sekolah, sehingga informasi yang ada di Kabupaten Muara Enim terkonsolidasi dan terintegrasi untuk pemanfaatan yang optimal dalam perencanaan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Masih dikatakan HNU, bahwa sesuai amanat undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Selain itu, PPID juga bertugas mengedukasi masyarakat terkait sumber informasi yang dapat dipercaya dan membantu masyarakat dalam menunjukan tempat untuk memperoleh suatu informasi yang valid serta melakukan monev pelayanan informasi ke instansi publik penyedia sarana informasi dan melakukan kegiatan yang bersifat mendorong penguatan keterbukaan informasi.

"Saya berharap nantinya, informasi yang beredar dimasyarakat dapat difilter antara informasi valid dengan hoax dan dapat menyelesaikan sengketa informasi dengan baik serta kedepan dapat terjalin kerjasama yang baik antara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemkab Muara Enim," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved