Breaking News:

Berita Palembang

Soal Rencana Pajak Persalinan, Begini Pendapat Nakes Hingga Direktur RS

Pemerintah berencana akan menambah objek kena pajak, Satu diantaranya PPN Jasa bersalin. Ini pendapat Tenaga Kesehatan (Nakes) hingga Dirut RS.

Tribunnews
Ilusrtasi Uang : Pemerintah berencana akan menambah objek kena pajak. Salah satunya dengan membandrol pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kesehatan seperti termasuk jasa rumah bersalin.  

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerintah berencana akan menambah objek kena pajak.

Satu Diantaranya  dengan membandrol pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kesehatan seperti termasuk jasa bersalin.

Ketika ditanyakan ke tempat pelayaan kesehatan seperti di Bidan Frizka, ia mengatakan bahwa belum mengetahui wacana akan diberlakukan pajak persalinan. 

"Kalau boleh berpendapat, sepertinya akan memberatkan semua pihak apalagi masih dalam masa pandemi seperti sekarang," kata Frizka Dwi, SST, Jumat (11/6/2021).

Lebih lanjut ia mengatakan, mengingat juga masih banyak yang perekonomian keluarganya belum stabil, karena dampak pandemi. Kalau bisa jangan ada dulu penarikan atau kenaikan pajak nya.

Baca juga: Staf Sri Mulyani Berikan Penjelasan Tentang Rencana Sembako Terkena PPN dan PPN Naik Jadi 12 Persen

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Rumah Sakit (RS) Siloam Sriwijaya dr Bona Fernando, di masa pandemi seperti ini seharusnya tidak perlu membebani pasien dengan tambahan pajak.

"Apalagi persalinan ini sifatnya bukan opsional. Saya melihatnya dari sisi pasien ya. Kalau dari sisi RS karena pajak ini adalah sifatnya wajib, maka RS juga akan menambah charge PPN ini ke pasien jika memang diterapkan," ungkapnya.

Menurut dr Bona, ia juga belum mengetahui hal tersebut. Namun jika itu akan diterapkan maka akan menjadi beban untuk pasien, sehingga pasien lebih terbebani. Karena ada tambahan pajak yang nantinya juga akan RS setor ke pemerintah lagi.

"Mungkin untuk tindakan yang sifatnya opsional seperti kosmetik masih wajar dikenakan pajak. Kalau yang sifatnya non opsional seperti persalinan baiknya tidak ya," katanya.

Halaman
123
Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved