Breaking News:

Berita Pendidikan

Sekolah Bakal Kena Pajak, Ini Respon Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Palembang

Wacana itu juga belum jelas, maksudnya pendidikan yang mana, apakah pendidikan yang berada di bawah yayasan, Diknas atau yang lain sebagainya.

Tribunsumsel.com
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Palembang menanggapi wacana sekolah bakal dikenakan pajak. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Selain sembako, pemerintah juga akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan. Hal ini tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tak terkena PPN.

Jasa pendidikan sebelumnya tidak dikenai PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai PPN.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Palembang, Azhari mengatakan ia belum tahu jelas wacana dikenakan pajak pendidikan atau sekolah yang macam mana yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Wacana itu juga belum jelas, maksudnya pendidikan yang mana, apakah pendidikan yang berada di bawah yayasan, Diknas atau yang lain sebagainya," ujarnya, Jumat (11/6/2021).

Baca juga: Cerita Mayor PNB Arie Prasetyo, Pulang Kampung ke Palembang Pakai Pesawat Tempur

Baca juga: Mutasi Perwira Polres Ogan Ilir, AKP Sischa Agustina Jabat Kasat Reskrim Gantikan AKP Robi Sugara

Ia mengatakan kalau PPN dan Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan dari dulu yang bantuan dari pemerintah seperti dana bos.

"Kalau seperti dana bos itu kita juga bayarkan PPN dan PPhnya yang kita bayar ke negara. Artinya kan memang sudah ada pajaknya. Nah ini wacana yang dimaksud seperti apa," jelas dia.

Kata Azhari, jika pemerintah ingin memberlalukan ini bisa dikelompokkan atau digolongkan untuk sekolah-sekolah tertentu.

"Kalau sekolah swasta dikenaikan PPN lainnya misalnya, kalau sekolah itu SPPnya tinggi Rp  1 juta sampai Rp 1,5 juta dan memenuhi syarat ya bisa dikenakan tidak apa-apa . Tapi jika sekolah swasta yang jumlah murid sedikit, biaya murah tentu tidak ya jadi beban," jelasnya.

Makanya, pemerintah pun harus memikirkan ini dan juga klasifikasi pajak yang dikenakan ini seperti apa untuk wacana ini.

Ikuti Kami di Google Klik

Penulis: Sri Hidayatun
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved