Breaking News:

Polemik Soal Sembako Kena PPN dan PPN Naik Jadi 12 Persen, Staf Khusus Sri Mulyani Beri Penjelasan

Polemik Soal Sembako Kena PPN dan PPN Naik Jadi 12 Persen, Staf Khusus Sri Mulyani Beri Penjelasan

Editor: Slamet Teguh
TRIBUNSUMSEL.COM/IKA
Ilustrasi 

TRIBUNSUMSEL.COM - Polemik tentang rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sejumlah barang termasuk bahan pokok (sembako) menjadi perbincangan hangat publik.

Oleh karena itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo memberi penjelasan soal rencana pemerintah tersebut.

Diketahui, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (RUU KUP), sembako termasuk di antaranya beras dan gula konsumsi dihapus dari daftar barang yang dikecualkan dalam pemungutan PPN.

Selain itu, dalam RUU tersebut, besaran PPN juga dinaikan dari 10 persen menjadi 12 persen.

Atas hal ini, Yustinus Prastowo memberikan penjelasan di akun Twitternya. 

Di awal penjelasanya, Prastowo memahami reaksi masyarakat atas rencana kenaikan PPN dan pengenakan PPN terhadap sembako. 

"Wacana kenaikan tarif PPN mendapat respon cukup hangat. Ini hal positif karena kesadaran akan pentingnya pajak semakin tinggi. Pajak adalah pilar penyangga eksistensi negara. Saya perlu berbagi konteks yg lebih luas agar kita dapat mendudukkan semua wacana secara jernih. #utas

1. Saya bisa memaklumi reaksi spontan publik yg marah, kaget, kecewa, atau bingung. Eh, kenaikan tarif PPN berarti naiknya harga2 dong. Apalagi ini pemulihan ekonomi. Pemerintah sendiri struggle dg APBN yg bekerja keras, mosok mau bunuh diri? Begitu kira2 yg saya tangkap," tulisnya. 

Dijelaskannya, RUU KUP yang di antaranya isinya menaikkan PPN tidak akan diterapkan saat Pandemi. 

Namun, saat Pandemi adalah saat yang tepat untuk membahas RUU KUP. 

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved