Breaking News:

Polemik Rencana Pajak Sembako, Stafsus Sri Mulyani : Pemerintah Tak Akan Membabi Buta

Rencana PPN sembako ini terdapat dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP)

Editor: Wawan Perdana
tribunsumsel.com/khoiril
Ilustrasi Sembako : Rencana pemberlakuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako, menuai polemik. 

Bahkan di lingkup global, Indonesia masih lebih rendah ketimbang Afrika Selatan dan Argentina.

"Tentu saja ini tantangan: peluang dan ruang masih besar, maka perlu dipikirkan ulang mulai sekarang. Ini pertimbangan pentingnya," ujar Yustinus.

Beberapa negara juga diketahui melakukan penataan ulang sistem PPN baik melalui perluasan basis pajak serta penyesuaian tarif.

Yustinus mencatat, ada 15 negara yang menyesuakan tarif PPN untuk membiayai penanganan pandemi. Rata-rata tarif PPN di 127 negara adalah 15,4 persen.

Sementara, tarif PPN di Indonesia cenderung lebih rendah, yakni 10 persen.

"Mohon terus dikritik, diberi masukan, dan dikawal. Ini masih terus dikaji, dipertajam, dan disempurnakan. Pada waktunya akan dibahas dg DPR. Jika disetujui, pelaksanaannya memperhatikan momen pemulihan ekonomi. Kita bersiap utk masa depan yg lebih baik," kata Yustinus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved