Breaking News:

Berita Palembang

Pimpinan KPK Terus Diserang, Kelompok Masyarakat Ini Malahan Dukung Firli Cs

Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumsel Arifin Kalender mendukung Kepemimpinan Firli Bahuri Cs ditengah polemik Tes TWK yang mendera KPK.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Arifin Kalender memimpin aksi dukungan kepada KPK. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Aksi perlawanan "Serangan" pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus berlanjut.

Teranyar, mereka sudah melaporkan permasalahan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Meski banyak kelompok yang mendukungnya, namun ada juga pihak yang mendukung kepemimpinan Firli Bahuri Cs saat ini.

Seperti yang diungkapkan Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Arifin Kalender, jika sesuai UU NO 26 tahun 2000 masalah pelanggaran HAM telah diatur dua pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Sikap Tegas Komnas HAM Usai Pimpinan KPK Tak Mau Datang Untuk Klarifikasi Aduan Pegawai KPK Rugi

Yaitu, genosida yang merupakan sebuah perbuatan dengan cara pembantaian atau pembunuhan secara massal yang dilakukan dengan sistimatis terhadap suatu kelompok, ras, bangsa, suku , agama dan sebagainya  guna memusnahkannya.

Kedua, kejahatan kemanusiaan , merupakan perbuatan kejahatan yang ditujukan kepada  penduduk sipil guna kepentingan suatu kelompok dan individu contohnya mencegah kelahiran, perbudakan, pengusiran atau pemindahan suatu penduduk secara paksa , pemerkosaan, kejahatan apartheid, penghilangan orang secara paksa dan sebagainya.

"Ini jelas pelanggaran HAM berat terjadi baru Komnas HAM turun, kenapa tidak Komnas HAM mengurusi kejahatan kemanusiaan di masa lalu," kata Arifin, Selasa (8/6/2021).

Beberapa kasus yang seharusnya ditangani Komnas HAM bukan yang remeh temeh, dimana kasus besar itu seperti kasus Munir, yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Baca juga: Sosok Siti Aminah, Wanita Hamil Dikubur di Bekas Galian Septic Tank, Sempat Dinyatakan Hilang

Terbaru kasus Komnas HAM, yaitu gerakan kelompok kriminal teroris bersenjata di Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Papua  dimana 1 korban meninggal Dunia pada 3 Juni 2021 maupun 3 korban meninggal dunia pada Jumat 4 Juni 2021, di Bandar Udara Aminggaru kabupaten Puncak, Papua.

"itu jelas gerakan pelanggaran HAM dan ini yang harus dikejar oleh Komnas HAM bukan pelaksana undang-undang yang di kejar Komnas HAM,” tandas Arifin.

Pihaknya meminta Komnas HAM  tidak terbawa arus oleh group Novel Baswedan cs ini, karena dia menuding Novel Baswedan memiliki catatan pelanggaran HAM berat waktu menjabat Kasat Reskrim di Bengkulu.

“ Bukan KPK yang melaksanakan undang-undang , KPK yang dipanggil, jadi kita kembali kita minta silahkan Komnas HAM berjalan dengan apa adanya jangan turut campur  interen  KPK,” pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved