Breaking News:

Pemkab Ogan Komering Ilir Akan Segera Daftarkan Kades ke JKN-KIS

BPJS Kesehatan Cabang Palembang melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Rabu (19/05/2021).

Editor: Yohanes Tri Nugroho
BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Cabang Palembang melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Rabu (19/05/2021). 

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG – Untuk memastikan seluruh stakeholder menjalankan perannya seoptimal mungkin dalam menyukseskan Program Jaminan Kesehatan Nasional- Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Palembang melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Rabu (19/05/2021).

"Program JKN-KIS adalah program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan urusan kesehatan bagi masyarakat, dan merupakan hak setiap warga negara yang diatur dengan undang-undang.

Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan masuk dalam kategori pelayanan dasar harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagaimana amanat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah.

Untuk itu kami harap, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat berkontribusi seoptimal mungkin menyukseskan implementasi JKN-KIS," jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Rudhy Suksmawan Hardhiko. 

Rudhy menambahkan bahwa sampai dengan April 2021 jumlah peserta JKN-KIS di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebanyak 497.988 jiwa atau sebesar 67,81% dari jumlah penduduk Ogan Komering Ilir.

Ia pun mengatakan, kepala desa memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada kepala desa diintegrasikan dengan JKN-KIS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Husni mengemukakan bahwa Program JKN-KIS sangat bermanfaat dan sangat dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat.

"Kami sebagai penyelenggara pemerintah, ke depannya akan mendaftarkan perangkat desa menjadi peserta JKN-KIS. Diharapkan setelah pertemuan ini, seluruh perangkat desa dapat menjadi peserta JKN-KIS, sehingga maksimal pada tahun 2021 semua kepala desa dan perangkatnya telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS,” tambah Husni.

Husni juga menambahkan bahwa pemerintah daerah siap mendukung dengan cara menyusun berbagai kebijakan dan aturan terkait yang mendukung pelaksanaannya.

Dengan adanya aturan ini, pendaftaran dan pembiayaan jaminan kesehatan perangkat desa dapat lebih jelas dalam rangka mendukung perluasan kepesertaan Program JKN-KIS di Kabupaten Ogan Komering Ilir. (REL)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved