Breaking News:

Pemulihan Ekonomi dan Sinkronasi Prioritas Nasional Jadi Fokus Revisi RPJMD OKI 2019-2024

Revisi RPJMD merupakan langkah cepat Pemkab OKI agar program standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat berjalan optimal.

Penulis: Winando Davinchi | Editor: Vanda Rosetiati
Diskominfo Ogan Komering Ilir.
Pemulihan Ekonomi dan Sinkronasi Prioritas Nasional Jadi Fokus Revisi RPJMD OKI 2019-2024. 

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Pemulihan ekonomi dampak Covid-19 dan harmonisasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, jadi prioritas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2019-2024.

Revisi RPJMD merupakan langkah cepat Pemkab OKI agar program standar pelayanan minimal (SPM) kepada masyarakat berjalan optimal.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI, Makruf CM mengungkapkan secara teknis, RPJMD 2019-2024 sangat layak utuk direvisi meski masa kepemimpinan kepala daerah belum berakhir.

"Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebut perubahan RPJMD bisa dilakukan jika terjadi perubahan yang mendasar seperti bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional," terang Makruf, Kamis (20/5/2021) pagi.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD OKI antara lain karena adanya refocusing anggaran tahun 2020 untuk pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 yang meliputi kesehatan, jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi dan operasional gugus tugas.

Selain itu, perubahan subtansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten OKI Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus selaras dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional.

Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten OKI 2019-2024 Kabupaten OKI Tahun 2019.

Harapannya, revisi RPJMD dapat menajamkan program prioritas SKPD untuk pemenuhan Standar Pelayanan Mimal (SPM) yang menjadi hak rakyat atau merupakan urusan wajib pelayanan dasar.

Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial dan beberapa program lainnya.

"Contoh di bidang kesehatan, ada target baru yaitu pelayanan Kesehatan anak usia Pendidikan dasar," terangnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved