Breaking News:

Shalat Idul Fitri di Palembang

Keputusan Salat Ied di Palembang Dilaksanakan di Rumah, Ini Kata Dinkes Sumsel dan Kota Palembang

Keputusan bersama sejumlah pihak terkait di Kota Palembang, Salat Ied 1442 Hijriah dilaksanakan di rumah masing-masing dengan keluarga inti.

Penulis: Linda Trisnawati
Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL
Keputusan bersama sejumlah pihak terkait di Kota Palembang, Salat Ied 1442 Hijriah dilaksanakan di rumah masing-masing dengan keluarga inti. 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Linda Trisnawati

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -Sebelumnya Pemerintah Kota Palembang dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palembang mengizinkan masyarakatnya yang berada pada zona hijau dan kuning. 

Namun hari ini, Rabu (12/5) keluar Surat Keputusan Bersama Walikota Palembang, Kepala Kantor Kemenag Kota Palembang, Polrestabes Palembang serta Kodim 0418, yang menyatakan bahwa salat Ied dilaksanakan di rumah masing-masing dengan keluarga inti.

Baca juga: BREAKING NEWS- Shalat Ied di Palembang Tak Boleh di Masjid, Aturan Per Zonasi RT Dibatalkan

Terkait hal tersebut menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Lesty Nurainy, mari ikuti anjuran Pemerintah. 

"Mari kita ikuti anjuran pemerintah, demi kebaikan kita semua. Tetap  patuhi protokol kesehatan (Prokes), dengan penuh kesadaran dan keikhlasan," kata Lesty.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr Fauziah Mkes atau yang sering disapa Sisi mengatakan, telah disebutkan di surat keputusan bersama poin b bahwa.

"Sesuai dengan zonasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tanggal 9 Mei 2021, bahwa saat ini Kota Palembang zona merah Covid-19. Untuk itu perlu dilakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19," 

Maka Menurut Sisi, sesuai surat keputusan bersama tersebut, dengan memperhatikan peraturan diatasnya yang disebutkan pada bagian "mengingat". 

Baca juga: Ini Isi Lengkap Surat Keputusan Bersama Soal Ditiadakannya Sholat Ied di Masjid di Palembang

Isinya yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723 ).

Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 4723 ).

Ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6236 ).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved