Breaking News:

Berita Politik

Kekosongan Kepala Daerah di OKU, Pemerhati Politik Bagindo Togar Ungkap Pihak Dirugikan

Dengan kekosongan Kepala daerah, tak ada yang diuntungkan dalam konteks ini, yang dirugikan jelas ada, yakni warga Kabupaten OKU.

Tribunsumsel.com/Arief Basuki Rohekan
Pemerhati politik Sumsel Bagindo Togar mengungkapkan pihak dirugikan akibat kekosongan kepala daerah di OKU. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Pemerhati politik Sumsel Bagindo Togar mengungkapkan, Pasca penunjukan Plh (Pelaksana harian) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) sepatutnya Gubernur segera menunjuk Pj Bupati OKU. Apalagi di Pengadilan, Johan Anwar telah divonis 8 tahun penjara oleh pengadilan Tipikor Palembang.

Penunjukkan ini, agar Pemkab OKU terhindar dari kekosongan jabatan, sebab Sekretaris Daerah hanya sebagai berwenang mengkordinasi dan mengawasi birokrasi internal pemerintahan berikut tugas tugas rutinnya semata.

"Bila tidak, terkait urusan urusan ekternal pemerintahan daerah, serta kebijakan strategis dan politis, adalah kewenangan Bupati," kata Bagindo, Kamis (5/5/2021).

Diterangkan Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) ini, akan semakin jauh pencapaian target serta realisasi program kerja Pemda yang telah direncanakan maupun dianggarkan, bila tanpa ada yang menduduki posisi jabatan Bupati, walau hanya sementara.

"Dengan kekosongan Kepala daerah, tak ada yang diuntungkan dalam konteks ini, yang dirugikan jelas ada, yakni warga Kabupaten OKU, yang berhak atas semua program pembangunan yang disusun, dimana secara politik telah diamanahkan mereka melalui proses pilkada serentak Desember tahun lalu," jelasnya.

Ditambahkan Bagindo, selanjutnya, DPRD Kabupaten OKU segeralah mempersiapkan mekanisme pemilihan Paslon Bupati dengan berkordinasi dengan Pj Bupati.

"Sesuai UU No 10 Thn 2016, tentang pemilihan Kepala Daerah, yang mana wajib menampilkan 2 Paslon Bupati untuk dipilih oleh para anggota DPRD.
Sehingga, kesinambungan kepemimpinan, pemerintahan serta pembangunan dapat kembali normal seperti pemda lainnya diwilayah Provinsi Sumsel," tuturnya.

Dilanjutkan Bagindo, sepantasnya para elite politik didaerah ini introspeksi, untuk tak mengedepankan hasrat syahwat political interest pribadi ataupun kelompoknya, ketimbang kepentingan dan harapan publik OKU.

"Serta tak membiarkan pemerintahannya ber auto pilot lebih lama lagi, karena masyarakat OKU yang dirugikan," pungkasnya.

Baca juga: Bawa Ganja Saat Tonton Orgen Tunggal, Hamdan Warga Kertapati Divonis 5 Tahun 3 Bulan Penjara

Baca juga: Soal Pembatasan Bukber dan Larangan Open House Pejabat, Ini Tanggapan Ketua Komisi V DPRD Sumsel

Sebelumnya, Johan Anuar, Wakil Bupati Non Aktif Kabupaten OKU divonis 8 tahun oleh majelis hakim pengadilan tipikor Palembang, Selasa (4/5/2021).

Halaman
123
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved