Breaking News:

Berita Palembang

Gubernur Sumsel Tegaskan Kebijakan Tentang Salat Id Kewenangan Kepala Daerah

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan berdasarkan aturan kebijakan diperbolehkan hingga larangan salat id merupakan wewenang kepala daerah.

Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan tentang kebijakan diperbolehkan hingga larangan salat id merupakan wewenang kepala daerah Kabupaten /Kota. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG — Wali Kota Palembang, Harnojoyo, melarang masyarakat kota Palembang untuk melaksanakan salat Idulfitri secara berjemaah.

Larangan tersebut dikeluarkan karena saat ini Palembang berstatus zona merah penyebaran Covid-19.

Merespons kebijakan tersebut, gubernur Sumsel, Herman Deru, mengatakan, berdasarkan aturan yang berlaku kebijakan diperbolehkan hingga larangan salat id merupakan wewenang kepala daerah masing-masing kota dan kabupaten.

"Tadi sudah keluar aturan untuk salat id itu untuk di rumah ibadah perlu ditetapkan oleh kepala daerahnya bupati atau wali kota tentang zona," katanya, Senin (3/5/2021).

Baca juga: Pemkot Palembang : Sholat Idul Fitri di Masjid/Mushola dan di Lapangan Dilarang

Dia menyebutkan, jika suatu daerah merupakan daerah zona merah penyebaran Covid-19, aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang.

"Kalau zona merah ditetapkan oleh kepala daerah saat itu. Kalau ditetapkan merah tidak bisa gunakan tempat ibadah itu," ujarnya.

Saat ini ada dua daerah di Sumsel yang dikategorikan sebagai daerah zona merah virus korona yakni kota Palembang dan kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel pada 2 Mei 2021, kasus konfirmasi positif di Palembang yakni sebanyak 10.487, meninggal 455, sembuh 9.128, suspek 28.327, dan probable 15 kasus.

Sementara itu, di OKU Timur kasus konfirmasi positif 762, meninggal 42, sembuh 546, suspek 1.313 dan probable 25 kasus.

Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved