Breaking News:

Belum Ada Niat Presiden Jokowi Ganti Pembantunya di Pemerintahan

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi belum pernah menyatakan akan adanya reshuffle kabinet kepada pu

Editor: Siemen Martin
Tribunnews
Presiden Jokowi melambaikan tangan 

TRIBUNSUMSEL.COM - Presiden Jokowi belum mau mengganti pembantunya di pemerintahan. 

Juru bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi belum pernah menyatakan akan adanya reshuffle kabinet kepada publik.

"Apabila reshuffle memang diperlukan, maka Presiden sendiri yang akan mengumumkan dan menyampaikan kepada publk seperti reshuffle 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka," kata Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/4/2021).

Menurut Fadjreol, yang diketahui hanya ada persetujuan (pertimbangan,red) dari DPR Pengubahan Kementerian berupa penggabungan Kemenristek/BRIN dan Kemendikbud/Dikti menjadi kementerian baru berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Hal ini sesuai dengan sejumlah pertimbangan yang tercantum pada Pasal 18 ayat 2 tentang pengubahan kementerian UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara.

"Tentu pertimbangan pemerintahan sesuai perkembangan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Serta pertimbangan khusus di Pasal 18 (2) untuk efisiensi dan efektifitas serta perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Fadjroel menambahkan, adapun pembentukan kementerian baru yaitu Kementerian Investasi sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 sebagai pertimbangannya seperti untuk efisiensi dan efektifitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global.

"Dalam bahasa rakyat, hanya Presiden Joko Widodo dan Tuhan YME yang tahu, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri, setidaknya di dua kementerian baru tersebut," kata Fadjroel.

"Atau dalam bahasa legal, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden," jelasnya.

Kata Politikus PDIP

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved