Breaking News:

Didukung KPK, PLN Terima 55 Sertifikat Tanah dalam Rakor Pemberantasan Korupsi se-Provinsi Jambi 

Bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi (21/04) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi

Editor: Prawira Maulana
IST
Bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi (21/04) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi yang dihadiri langsung oleh Direktur 1 Koordinasi dan supervisi KPK, Brigjen Pol Didik Agung Wijanarko, Kasatgas Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah 1, Maruli Tua, Penjabat Gubernur Provinsi Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Ir. Dadat Dariatna, M.Si., Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi, Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jambi, serta para General Manager PLN. Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus penyerahan sertifikasi tanah Pemda dan PLN. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi (21/04) telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi yang dihadiri langsung oleh Direktur 1 Koordinasi dan supervisi KPK, Brigjen Pol Didik Agung Wijanarko, Kasatgas Koordinasi Pencegahan Korupsi KPK Wilayah 1, Maruli Tua, Penjabat Gubernur Provinsi Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Ir. Dadat Dariatna, M.Si., Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi, Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jambi, serta para General Manager PLN. Rapat koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus penyerahan sertifikasi tanah Pemda dan PLN

Pada kesempatan tersebut, Hari Nur Cahya Murni selaku Penjabat Gubernur membuka acara dan menyampaikan harapannya agar semua pihak baik KPK, Pemda, Pemrov, ATR/BPN, dan PLN dapat lebih sinergi dlm aksi pencegahan korupsi.

"Kami harap KPK juga tdk bosan melakukan supervisi agar pencegahan korupsi dpt menunjang kinerja kami secara menyeluruh mulai dari tingkat daerah hingga tingkat provinsi" tegas Beliau. 

Didik Agung Wijanarko sebagai Direktur 1 Koordinasi dan Supervisi KPK menegaskan bahwa koordinasi merupakan salah satu bagian dari upaya pemberatantasan korupsi yang dilakukan baik kepada aparat penegak hukum serta aparat penyedia layanan publik.

"Saya pribadi mengingatkan, di KPK itu apapun pembicaraanya, ujungnya tetap pemberantasan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan itu dilaksanakan seiring. 

Dalam upaya pemberantasan, kami melakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring tentang apa saja yg perlu diubah dari suatu kebijakan yang dilaksanakan manajemen" pungkas Didik. 

Dalam menjalankan usaha ketenagalistrikan yang terus tumbuh dan berkembang, PLN terus membutuhkan tambahan lahan untuk investasi guna melayani kebutuhan listrik seluruh masyarakat Indonesia. Di sisi lain, luas permukaan bumi tidak akan bertambah dan tanah menjadi komoditi yang diperebutkan banyak pihak. Oleh karena itu, PLN berkomitmen untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan propreti yang dimiliki, demi masa depan penyediaan tenaga listrik di Indonesia. 

Dalam upaya pengamanan aset, Kementerian ATR/BPN-RI dan KPK menjadi institusi penting yang bersinergi dengan PLN bersama Pemerintah dalam mengamankan dan menyelamatkan aset ketenagalistrikan. PLN telah mendapat dukungan dari KPK-RI sejak April 2020, dimana PLN menjadi salah satu fokus program pencegahan dan penyelamatan aset. Dukungan yang telah diberikan oleh jajaran KPK-RI dan kementerian ATR/BPN RI telah diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Sertifikasi Tanah dan Pembenahan Aset di berbagai Provinsi. Hal ini sejalan dengan penyampaian Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Wiluyo Kusdwiharto.
"Dukungan dari KPK sebagai bagian dari bentuk upaya pencegahan tindak korupsi, dalam menyelesaikan tanah-tanah negara yang dikelola oleh PLN, benar-benar membuat PLN semakin dimudahkan" ungkap Wiluyo. 

Pada kesempatan tersebut, Wiluyo berkesempatan mewakili untuk menerima 55 sertifikat aset tanah milik PLN UIW S2JB, PLN UIK SBS, PLN UIP SBS, PLN UIPSBT, dan PLN UIP3BS dari Pemerintah Kota Jambi sebagai tambahan pencapaian sertifikasi aset PLN tahun 2021, dimana tercatat kurang lebih 1.045 sertifikat sudah diterima PLN sepanjang tahun 2020.

"Kami sungguh terharu dan membayangkan betapa para pegawai di lapangan bekerja dengan sangat keras untuk menyelesaikan ini satu persatu. Harapan kami semoga koordinasi yang selama ini telah berjalan baik dengan Kakanwil dan Kakantah akan terus berkelanjutan. Kiranya kementerian ATR/BPN dan KPK dapat terus mendukung" tutup Wiluyo.
 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved