Breaking News:

Praktino dan 4 Menteri Ini Dinilai Relawan Jokowi Cocok Diganti, Reshuffle Kabinet Indonesia Maju

Ketua Sukarelawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengatakan 5 menteri dalam kabinet Presiden Jokowi saat ini layak diganti karena kinerjanya d

Tribunnews/Irwan Rismawan
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenalkan menteri Kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM -- 5 Nama Menteri Jokowi yang disebut relawan pendukung pantas untuk diganti.

Lantaran kinerjanya selama menjabat sebagai menteri dinilai tak memuaskan.

Ketua Sukarelawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengatakan 5 menteri dalam kabinet Presiden Jokowi saat ini layak diganti karena kinerjanya dinilai tidak memenuhi ekspektasi rakyat.

Pernyataan ini diungkapkan Immanuel pasca adanya isu reshuffle akibat penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

“Ada beberapa menteri secara kinerja menurut kami di luar ekspektasi kita sebagai rakyat,” kata Nuel kepada Kompas TV, Selasa (13/4/2021).

Lima menteri yang dimaksud Immanuel yaitu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A. Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Menurutnya, kelima menteri tersebut layak diganti berdasarkan penilaian track record kinerja mereka selama menjabat di kementerian.

“Misalnya Pak Pratikno, tiga kali melakukan kecerobohan-kecerobohan berkaitan dengan data-data yang disampaikan beliau kepada Presiden. Salah satunya adalah soal omnibus law,” jelas Immanuel.

Immanuel memaparkan, Pratikno pernah membuat pernyataan bahwa kesalahan pasal-pasal yang terdapat dalam draft final Omnibus Law karena salah ketik sehingga secara moral dan akademik itu dianggap sesuatu yang memalukan.

Kemudian, terkait peraturan presiden soal penanaman modal yang pada saat itu dikatakan investasi produksi miras dibolehkan.

Hingga akhirnya Perpres tersebut dicabut oleh Presiden Jokowi karena banyak menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

“Ketiga soal impor beras, nah data yang kita terima dan disampaikan berkali-kali ke media ternyata impor beras itu ada selama tiga tahun. Yaitu 2018, 2019, dan 2020,” kata Immanuel.

Padahal, Presiden Jokowi pernah menegaskan tak ada impor beras.

Ia menuturkan, dari data-data yang disampaikan presiden melalui Pratikno menimbulkan asumsi masyarakat bahwa Presiden Jokowi adalah tukang bohong.

Sementara hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut dari Pratikno terkait tudingan tersebut. Kompas TV masih berupaya menghubungi.

Editor: Moch Krisna
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved