Breaking News:

Berita Banyuasin

Pemkab Banyuasin Nunggak Iuran BPJS Rp 7,5 Milyar, Dinkes: Dalam Proses

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin menunggak Iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 7,5 Milyar per triwulan 2021 ini. Ini Kata Dinkes Banyuasin.

SRIPOKU/MAT BODOK
Kepala Cabang Kantor BPJS Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Fakhriza gelar rapat monitoring evaluasi pelayanan kesehatan program JKN/KIS, Selasa (6/4/2021) di Ruang Rapat Sekda Banyuasin. 

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin mempunyai hutang kesehatan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 7,5 Milyar per triwulan 2021.

Kepala Cabang Kantor BPJS Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Fakhriza, menunjukan, sampai per triwulan 2021, Pemkab Banyuasin ada tunggakan iuran sebesar Rp 7,5 Miliar yang harus dilunasi.

Disebutkan Fakhriz terdapat 59,32 persen FKTP di Kabupaten Banyuasin belum memanfaatkan antrian online dan baru 6,4 persen FKTP di Banyuasin yang sudah menggunakan layanan mobile JKN Faskes, serta terdapat tunggakan iuran oleh pemerintah daerah sebesar 7,5 Miliar.

“Laporan Triwulan I Tahun 2021 terdapat data kenaikan jumlah pelayanan tidak wajar pada jumlah pelayanan resep kacamata di Optik XYZ dengan potensi kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 307.800.000," ujarnya.

Lantaran, ada temuan kasus mata visus normal (Plano), kasus lensa spheris diluar ketentuan (<0,5D) dan kasus kacamata baca (presbiop) dimana kasus-kasus tersebut diluar ketentuan penjaminan JKN.

Baca juga: Mutasi 2 Perwira di Polres Banyuasin, Iptu Jatrat Tunggal Jabat Kasat Narkoba

Potensi kelalaian puskesmas peserta terdaftar tidak melakukan pemeriksaan atau terdapat oknum yang bekerjasama dengan optik XYZ.

"Ada kerugian negara berkisar Rp 307.800.000," ujar Fakhrizal gelar rapat monitoring evaluasi pelayanan kesehatan program JKN/KIS, Selasa (6/4/2021) di Ruang Rapat Sekertaris Daerah Banyuasin. 

Sementara itu, Sekertaris Dinas Kesehatan Banyuasin Dr dr Hj Reny Sahara Mkes mengatakan, untuk permasalahan pemanfaatan antrian online akan kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya antrian online tersebut tidak mempersulit masyarakat dalam proses.

“Untuk mengenai tunggakan Pemda Banyuasin yang mencapai Rp 7,5 Miliar dari pihak BPKAD Banyuasin telah menyiapkan pembayaran saat ini masih dalam tahap proses," tutur Reny seraya berucap untuk Dinkes tahap proses pembayaran.

Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved