Breaking News:

Berita Prabumulih

Kejari Prabumulih Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Kredit Modal Kerja

Kejari Prabumulih menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Kontruksi Withdrawall Approval (KMKWA).

TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Kajari Prabumulih Topik Gunawan SH MH didampingi Kasi Pidsus Wan Hadi Susilo dan Kasi Intel Hendra dalam press realise di aula Kejari Prabumulih, Selasa (6/4/2021).Kejari Prabumulih Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Kredit Modal Kerja, 1 Pegawai Bank BUMN. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih akhirnya menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal kerja Kontruksi Withdrawall Approval (KMKWA) yang diberikan salah satu Bank BUMN di Prabumulih.

Dua tersangka yang ditetapkan yakni inisial FY merupakan Account Officer(AO) bank sepanjang 2017-2019 yang bertugas mencari nasabah dan tersangka kedua inisial IH yang merupakan pihak perusahaan swasta sekaligus debitur pada proses pengajuan kredit tersebut.

"Hasil ekspos kita sepakat meningkatkan perkara ke penetapan dua tersangka, dua tersangka yakni FY dan IH yang merupakan debitur dan AO bank plat merah di Prabumulih," tegas Kajari Prabumulih Topik Gunawan SH MH didampingi Kasi Pidsus Wan Hadi Susilo dan Kasi Intel Hendra dalam press realise di aula Kejari Prabumulih, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Kejari Prabumulih Selidiki Dugaan Korupsi di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan

Kajari menuturkan, berdasarkan hasil audit BPKP pelanggaran dalam kasus itu antara lain melanggar surat edaran PT BRI nomor S25-BIL/Adk/07/02 tanggal 22 juli 2002 tentang kredit modal kerja untuk pembiayaan jasa kontruksi dimana kredit kerja kontruksi adalah modal kerja untuk membiayai kebutuhan modal kerja kontrak atau yang memperoleh kontrak pengadaan atau penyelesaian suatu proyek.

"Dalam fakta penyelidikan diketahui ternyata kontrak pengadaan bukan sama debitur. Lalu kedua, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memberikan kredit, debitur atau calon debitur berkedudukan sub kontraktor maka dalam kontrak kerja antara kotrakror utama dan sub harus memuat bahwa proyek dapat di sub kontrakkan namun dalam kasus ini kami berpendapat ini tidak ada proses sub kontrak tapi pinjam bendera dengan besaran fee 2 persen," bebernya seraya mengatakan bukan subkon tapi pinjam bendera (perusahaan).

Lebih lanjut Kajari menjelaskan, mengenai persyaratan pemberian fasilitas KMKWA bahwa untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen maka pejabat kredit harus melakukan pemeriksaan ke lapangan atau on the spot.

"Inilah yang mengakibatkan sehingga kami harus menetapkan AO atau FY kita tetapkan tersangka karena proses pemeriksaan kelapangan dengan dokumen yang ada tidak sesuai dengan faktanya," jelasnya.

Data yang tidak valid atau tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan itulah yang juga menjadi dasar Kejaksaan Negeri Prabumulih untuk belum mengaitkan persoalan tersebut ke atasan dari tersangka FY.

"Atasan Account Officer (AO) bank inisial FY menjadi saksi karena memang data yang diberikan FY ke atasannya ini tidak dilakukan on the spot atau keliru, tidak valid," katanya.

Baca juga: Kejari Prabumulih Selidiki Dugaan Korupsi di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan

Kajari menegaskan, atas perbuatan dugaan korupsi tersebut kedua tersangka akan dikenakan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 uu tindak pidana korupsi uu no 31/1999 yang telah diubah maupun ditambah uu no 20 tahun 2021.

Halaman
12
Penulis: Edison
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved