Moeldoko Cerita Kekhilafan Tak Beritahu Keluarga Ambil Keputusan Memimpin Partai Demokrat

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Moeldoko membeberkan sejumlah alasannya mau menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB Deli Serdang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) ini juga mengakui kekhilafannya.

Ia khilaf sampai tidak memberitahukan istri dan keluarganya dalam mengambil keputusan ini.

Namun Moeldoko menegaskan, bahwa selama ini ia sering mengambil keputusan yang beresiko, dan meminta tidak ada lagi yang mengaitkan isu ini dengan Jokowi.

"Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu pada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil resiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya, @dr_Moeldoko, Minggu (25/3/2021).

Moeldoko menyebut dirinya didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Baca juga: Giliran PDIP Sindir Polemik yang Terjadi di Demokrat Apalagi Saat Bahas Masalah Pendiri Partai

Moeldoko mengatakan kedaulatan yang diberikan kepadanya karena kekisruhan di Partai Demokrat sudah terjadi, dan arah demokrasi di parta berlambang mercy tersebut mengalami pergeseran.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," jelas Moeldoko melakui

Moeldoko juga menyebut alasan dirinya mengambil jabatan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang karena pertarungan ideologis di ranah nasional kian menguat jelang tahun politik 2024.

"Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024, pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali, ini menjadi ancaman menuju Indonesia emas di 2045," katanya.

Pertarungan politik itu, lanjut Moeldoko, juga nampak di tubuh Partai Demokrat. Sehingga, ia mengklaim, apa yang dilakukannya saat ini juga untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara.

"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat," paparnya.

Moeldoko mengakui bahwa dirinya tidak meminta izin Presiden Jokowi tentang keputusan yang diambilnya.

Sebab, keputusan itu merupakan otoritas pribadinya, sehingga Moeldoko merasa tidak ingin membebani Jokowi.

"Terhadap persoalan yang saya yakini benar itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden," tutur Moeldoko.