Kubu Moeldoko Sebut Menkumham Profesional, Minta AD/ART Partai Demokrat Tahun 2021 Segera Disahkan

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Polemik yang terjadi di Partai Demokrat, membuat Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang optimis SK bakal segera diturunkan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). 

Hal itu terjadi karena mereka menyebut Kemenkumham sangat profesional.

Dalam konferensi pers di Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3), Demokrat KLB menyampaikan keyakinannya atas profesionalitas Menkumham Yasonna Laoly terkait hasil SK yang dimasukkan ke pihaknya. 

"Kami memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Bapak Menteri Hukum dan HAM tidak akan terpengaruh oleh pembangunan opini publik yang menyesatkan. Tidak akan terpengaruh oleh tekanan tekanan pihak yang sengaja mengganggu jalannya pemerintahan," ujar Juru bicara Partai Demokrat kubu KLB, Rahmad, di lokasi, Kamis (25/3/2021). 

"Kami yakin dan percaya, Bapak Menteri Hukum dan HAM bekerja professional, mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan sekelompok orang yang merusak demokrasi di Indonesia," imbuhnya. 

Rahmad turut meyakini Kemenkumham dapat menerapkan asas contrarius actus dalam kasus polemik partai berlambang mercy itu. 

Asas contrarius actus, kata Rahmad, adalah keadaan dimana mengetahui keputusan yang diterbitkan bermasalah atau terdapat cacat formil maupun materil dan bertentangan dengan undang-undang, maka pejabat berwenang yakni Kemenkumham, dapat memperbaiki atau membatalkan secara langsung tanpa harus menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan.

Baca juga: Demokrat Kubu AHY Buka Suara Soal Konferensi Pers Kubu Moeldoko di Hambalang : Mengalihkan Isu

Baca juga: Ungkit Hambalang, Max Sopacua Sebut Ada Nama Lain yang Terlibat Korupsi Proyek Tersebut

Baca juga: Demokrat Kubu Moeldoko Minta Maaf ke Masyarakat, Sebut SBY dan AHY Bangun Narasi Sesat dan Brutal

Atas dasar dan pertimbangan hal tersebut, Demokrat KLB pun meminta agar Yasonna segera membatalkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020. 

"Serta membatalkan Susunan kepengurusan Partai Demokrat masa Bakti 2020-2025 pimpinan AHY, demi menghindari terjadinya potensi krisis horizontal ditengah-tengah masyarakat," jelasnya. 

Tak hanya itu, Yasonna juga diminta segera mengesahkan AD/ART Partai Demokrat 2021 yang merupakan hasil dari KLB Deli Serdang. 

"Selanjutnya, kami mohon Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2021 dan Susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat Pimpinan Bapak Moeldoko hasil KLB di Deli Serdang," ujar Rahmad. 

"Semoga upaya dan usaha kita bersama direstui Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi tetap istiqomah untuk mewujudkan Indonesia Maju," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kubu KLB Yakini Menkumham Profesional dan Tak Terpengaruh Opini Publik yang Menyesatkan.