TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, bersikukuh menolak kebijakan impor beras.

Pada pertemuan dengan wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Amindya Novyan Bakrie dan Ketua Kadin Sumsel, Dodi Reza Alex, pada Kamis (25/3/2021), Herman Deru, mengatakan agar asosiasi tersebut membantu menyampaikan usulan kebijakan impor beras ke Sumsel.

"Saya minta Kadin menyampaikan ke pemerintah pusat agar Bulog serap beras dari petani sebanyak-banyaknya dengan harga stabil bukan di bawah HPP," katanya.

Menurutnya, keadaan saat ini jangan menjadi anomali di saat produksi meningkat, harga gabah di tingkat petani malah mengalami penurunan.

Baca juga: Ditengah Wacana Impor Beras, Bulog Drive Sumsel-Babel Janjikan Serap 85 Ribu Ton Beras

Kadin pun diminati untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi Sumsel dan pemerintah kabupaten untuk bisa mewujudkan ekspor sebab Sumsel termasuk daerah surplus pangan.

"Kadin juga jangan lupakan IKM dan UMKM. Jangan biarkan mereka berjalan sendirian," ujar Deru.

Ketua Kadin Provinsi Sumsel, Dodi Reza Alex, menyebutkan, impor beras merupakan kebijakan pemerintah pusat bahwa buffer stock untuk memenuhi kebutuhan. Kebijakan tersebut ada di Kementerian Perdagangan RI.

"Tetapi, untuk daerah-daerah yang mengalami surplus beras saya kira memang harus ada pengecualian khusus. Asalkan memang stok itu dihitung benar-benar bahwa daerah tersebut mengalami surplus untuk dibagi atau diserap sehingga tidak perlu impor," jelas Dodi.

Baca juga: Dirut Bulog Budi Waseso Marah, Sebut Pembantu Presiden Harus Ikuti Arahan, Tak Perlu Impor Beras

Menurutnya, kebijakan impor tersebut merupakan kebijakan secara nasional yang perhitungannya sudah jelas. Pemerintah daerah hanya tinggal memetakan saja daerah yang sudah surplus dari beras sehingga penyerapan beras dari petani lebih optimal.

Tak hanya itu, harga gabah yang anjlok di tingkat petani juga salah satu hal yang sangat krusial. Persoalan yang paling penting bagi Bulog adalah penyerapan dari petani harus maksimal.

"Pemetaan harus jelas. Mungkin di daerah lain ada hitung-hitungannya, buffer stok harus dipenuhi oleh pemerintah," tegas Dodi