Breaking News:

Berita Politik

Wacana Presiden 3 Periode, PKB Sumsel: Amandemen UU Tidak Haram, Asal Demi Kepentingan Bangsa Negara

Kan paling dalam satu periode presiden itu fokus bekerja dua tahun, sisanya sibuk untuk mempersiapkan maju kembali.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Ketua DPW PKB Sumsel Drs Ramlan Holdan 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Adanya isu tentang perpanjangan jabatan Presiden 3 periode masih menjadi pembahasan sejumlah pihak termasuk partai politik (Parpol).

Kabar ini datang dari mantan Ketua MPR RI sekaligus pendiri Partai Ummat, Amien Rais yang menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

Menyikapi hal tersebut ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) provinsi Sumsel Ramlan Holdan menyatakan, jika demi kebaikan bangsa dan negara perlu dilakukan amamandem undang- undang kepemiluan hal itu sah- sah saja.

"Sepanjang demi kepentingan bangsa dan negara, serta diatur untuk dilakukan amandement kenapa tidak. Sekarang memang diatur masa jabatan presiden dua periode, dan undang- undang tidak haram untuk dibahas tapi demi bangsa dan kemaslahatan sah- sah saja," kata Ramlan, Jumat (19/3/2021).

Meski begitu, mantan anggota DPRD Sumsel ini memiliki usul sendiri, jika amandemen masa jabatan presiden itu tidak bisa tiga periode namun dengan alternatif lain yaitu cukup satu periode saja Presiden menjabat, dengan menambah masa jabatan dari semula 5 tahun menjadi 8 sampai 10 tahun.

"Jadi satu periode juga tidak masalah, namun masa jabatannya bisa 10 tahun," bebernya.

Diakui Ramlan, hal ini agar kinerja Presiden bisa fokus menjalankan program visi misinya, dan tidak terlalu sibuk mengurusi pencalonannya kembali.

"Kan paling dalam satu periode presiden itu fokus bekerja dua tahun, sisanya sibuk untuk mempersiapkan maju kembali," tuturnya.

Baca juga: Mengenal Kiay Safar, Novelis Asal OKU Timur, Buku Miliknya Hendak Diangkat Ke Layar Lebar

Baca juga: Pencuri Kotak Amal di Rumah Makan Padang Terekam CCTV, Pelakunya Perempuan Pura-pura Beli Es Teh

Meski bukan keputusan resmi, Ramlan sendiri menyerahkan proses jadi tidaknyan amandemen UU Pemilu tersebut, kepada Lembaga resmi dipusat dalam hal ini MPR RI yang meliputi DPR dan DPD RI.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved