Breaking News:

Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PMK di Pemkab Ogan Komering Ilir

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan Sosialisasi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Penulis: Winando Davinchi | Editor: Prawira Maulana
WINANDO/TRIBUNSUMSEL.COM
Kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan PMK yang dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ogan Komering Ilir, yang berlangsung di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) kantor Bupati OKI, Rabu (17/3/2021) sore. 

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melakukan Sosialisasi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ogan Komering Ilir, yang berlangsung di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) kantor Bupati OKI, Rabu (17/3/2021) sore.

Dalam sambutannya, Direktorat Jenderal Perencanaan Anggaran Daerah, Bahri memberikan arahan tentang perlunya analisis laporan keuangan Pemda sebelum laporan tersebut diserahkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Sosialisasi ini diselenggarakan untuk menyampaikan persepsi tentang pelaksanaan permendagri Nomor 77 tahun 2021 mengenai pengelolaan TKDD tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya," ujarnya di depan perwakilan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kemudian perlu juga diterapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) online yang akan memudahkan ketika dilakukan rekonsiliasi dengan pihak eksternal. 

Bahri menuturkan terdapat kewajiban melaporkan penyerapan anggaran masing-masing Pemda ke Kementerian Keuangan.

"Implementasi SIPD berdasarkan permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah. Dengan adanya aplikasi SIPD ini diharapkan Indonesia menuju satu data satu sistem bisa terwujud," tegasnya.

Sementara itu, Bupati OKI, H. Iskandar SE melalui Kepala Badan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Ir Mun'im mengatakan mendukung penuh adanya program yang dicanangkan oleh Kemendagri.

"Pemerintah daerah mengharapkan kerjasama dan bantuan yang berkesinambungan dari pihak Kemendagri dalam pelaksanaan SIPD di pemerintahan daerah," ujar Mun'im.

Dijelaskannya, dalam aplikasi SIPD ini semua pengelola keuangan ikut terlibat, mulai dari bendahara, PPTK, PPK SKPD, KPA, dan PA dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

"Karena dalam proses penginputan data perlu melalui beberapa tahapan yang menggunakan user dan password yang berbeda sesuai dengan kewenangannya,"

"Hal ini berbeda dengan aplikasi sebelumnya yang otoritasnya bisa digunakan oleh satu user saja," tambahnya.

Selain itu, dikatakan kembali bahwa ada juga beberapa kendala dalam menginplementasi SIPD tersebut.

"Sering terjadi maintenance, koneksi internet lambat, jika terjadinya kendala pada aplikasi tidak bisa terselesaikan saat itu juga, harus menunggu beberapa hari untuk menyelesaikannya, dikarenakan penyelesaian kendala tersebut dilakukan langsung oleh IT di Kemendagri," pungkasnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved