TRIBUNSUMSEL.COM, COM, PALEMBANG -- Hingga pertengahan Maret ini belum ada kepastian besaran dana yang yang digelontorkan oleh pemerintah provinsi Sumsel untuk membantu pembangunan kabupaten/kota di provinsi itu.

Meski demikian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumsel, Darma Budhy, menyebutkan, tahun ini bantuan dana diperkirakan sebesar Rp600 miliar namun angka tersebut belum difinalisasi.

"Total bantuan gubernur belum final. Alokasinya merata untuk semua daerah, tidak ada daerah prioritas. Dana tersebut akan dilokasikan sesuai dengan proporsi masing-masing daerah," ujarnya usai Rapat Teknis/Forum SKPD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Grand Atyasa, Rabu (17/3/2021).

Menurut Darma, bantuan dana tersebut nantinya juga akan dilokasikan untuk menyelesaikan proyek pekerjaan yang mangkrak bertahun-tahun paksa.

Beberapa proyek yang mangkrak tersebut terutama jembatan yang tersebar di wilayah Lahat, Lubuklinggau Banyuasin, dan Palembang.

Mangkraknya beberapa proyek ini bahkan untuk proyek yang telah dimulai sejak 2011 dan 2014. Adapun penyebab mangkrak yaitu karena pendanaan, masalah lahan, hingga keinginan pemerintah untuk melanjutkan proyek pembangunan tersebut.

"Ada Jembatan Rantau Bayur, Air Lematang, Air Sugihan. Tahun ini diselesaikan," jelas Darma.

Sementara itu, untuk proyek pembangunan jembatan layang (fly over) Simpang Sekip telah disepakati oleh pemerintah kota Palembang dan pemerintah provinsi tentang besaran dana untuk pembebasan lahan di sekitar proyek. Dana yang dialokasikan pemprov Sumsel sebesar Rp56 miliar dari APBD 2021, sedangkan dari pemerintah kota Palembang Rp24 miliar dari total dana Rp80 miliar untuk pembebasan lahan.

Saat ini pun telah ada pendataan dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP), nilai pembayaran pun telah ada. Target pembayaran selama 20 hari yang diinginkan balai pun telah lewat ttapi hingga kini belum ada realisasi pembayaran.

"Sudah sepakat dengan pemerintah kota, berkali-kali rapat. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada action untuk pembayaran lahan yang dibebaskan karena Balai Besar tidak mau lakukan kegiatan proyek sebelum ada action," jelas Darma.(mg3)