Partai Demokrat Sumsel Gelar Apel Siaga di Kantor Kanwil Kemenkumham Sumsel, Baca 7 Point Sikap
Seperti di provinsi Sumsel, partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, menganggap KLB di Sumut tersebut inkonstitusional dan tidak sesuai AD/ART parta
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Prawira Maulana
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,-- Adanya Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat yang diselenggarakan di Sibolangit Sumatera Utara (Sumut), yang menempatkan Jenderal (purn) TNI Moeldoko sebagai ketua umum, terus mendapat penentangan dari para pengurus partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Seperti di provinsi Sumsel, partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, menganggap KLB di Sumut tersebut inkonstitusional dan tidak sesuai AD/ART partai.
Dimana pengurus Partai Demokrat se Sumsel menggelar apel siaga sikap tegas penolakan pengesahan hasil KLB Demokrat Sibolangit yang dinilai abal- abal tersebut dan kesetian kepada AHY yang dimana sikap tersebut disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumsel.
Dalam apel yang dipimpin ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki, Sekretaris MF Ridho dan petinggi DPC partai Demokrat se Sumsel, serta Barisan Muda Indonesia (BMI) di Sekretariat DPD Partai Demokrat Sumsel KM 7 Palembang akhirnya menyampaikan 7 poin yang disampaikan oleh Sekretaris DPD MF Ridho.
Ketujuh poin itu, Demokrat Sumsel konsisten sedari awal setia dengan ketum AHY dan menolak KLB yang tidak sah/abal- abal tersebut.
Dua, partai Demokrat Sumsel meminta kepada pemerintah dalam hal ini kemenkumham harus tegas menola&k KLB yang tidak sah/abal- abal tersebut.
Ketiga, Demokrat Sumsel meminta -pemrintah dalam hal ini Kemenkumham tidak melegalisasi KLB yang tidak sah/abal- abal tersebut.
Keempat, Demokrat Sumsel meminta kelada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk memecat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebab sudah membuat gaduh dan mengganggu stabilitas dan fokus pemerintah dalam menangani covid-19
Kelima, Demokrat Sumsdl meminta aparat penegak hukum periksa, kejar, tangkap, serta adili otak intelektual KLB tidak sah/abal- abal itu dan proses hukum yang mengunakan atribut partai Demokrat yang sah karena tanpa persetujuan lemiliknya.
Keenam, Demokrat Sumsel meminta kepada KPK untuk turun tangan menyelidiki, dari mana sumber pendanaan KLB tidak dah/abal- abal ini.
Terkahir, Demokrat Sumsel menyatakan tegas dan menghimbau kader Demokrat serta rakyat Indonesia untuk menyelamatkan demokrasi.
