Moeldoko Diminta Dicopot dari KSP, Kisruh Demokrat Berpotensi Menyeret Pemerintahan Jokowi

Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Tangkap Layar Kompas TV
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam. 

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA -Kisruh Partai Demokrat masih berlanjut, kali ini Moeldoko yang ditunjuk menjadi Ketua Umum versi KLB diminta untuk dicopot dari posisinya di pemerintahan.

Adalah Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN) yang menyuarakan hal tersebut.

Mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Permintaan tersebut menyusul kisruh yang terjadi di Partai Demokrat setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang menetapkan Moeldoko menjadi Ketua Umum menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Nama Moeldoko ramai diperbicangkan, Senin (1/2/2021) sore. Kepala Staf Kepresidenan ini disebut-sebut terlibat dalam dugaan isu mengambilalihan Ketua Umum Partai Demokrat
Nama Moeldoko ramai diperbicangkan, Senin (1/2/2021) sore. Kepala Staf Kepresidenan ini disebut-sebut terlibat dalam dugaan isu mengambilalihan Ketua Umum Partai Demokrat (Kompas.com/ Ihsanuddin)

Hal itu dikarenakan Moeldoko masih mengemban jabatan KSP.

"Pada akhirnya kisruh ini berpotensi menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan, yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret-seret masalah yang sebenarnya bukan "Perang mereka," ucap Budi Mulyawan dalam keterangannya, Minggu (7/3/2021).

"Karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," imbuh Budi Mulyawan.

Budi mengatakan, bila pemerintahan terseret-seret kisruh Partai Demokrat, tidak menutup kemungkinan ritme kerja akan sangat terganggu.

"Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini," ujar Budi.

Atas dasar itu KOMBATAN meminta Presiden Jokowi segera mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.

Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Jumat (5/3/2021).
Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Jumat (5/3/2021). (YouTube/Agus Harimurti Yudhoyono)

"Dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi, meminta atau merekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk Mencopot Jabatan Kepala KSP yang diemban oleh Moeldoko," tegas Budi Mulyawan.

Alasan lain Moeldoko harus dicopot yakni sepak terjang politiknya yang dinilai telah menyimpang jauh dari visi dan misi presiden.

Aksi Moeldoko mengkudeta AHY dari Partai Demokrat, lanjut Budi Mulyawan, telah merong-rong kewibawaan Presiden Jokowi.

"Kewibawaan Presiden Jokowi sedang dirong-rong. Moeldoko secara sistematis dan masif sedang membangun kekuatan politik pribadinya dalam agenda 2024 dengan memanfaatkan segenap kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala KSP," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kisruh Demokrat Berpotensi Menyeret Pemerintahan Jokowi, KOMBATAN Minta Moeldoko Dicopot dari KSP, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/07/kisruh-demokrat-berpotensi-menyeret-pemerintahan-jokowi-kombatan-minta-moeldoko-dicopot-dari-ksp.

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved